Jokowi minta penerima KJS minta rujukan ke puskesmas

 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan Kartu Jakarta Sehat (KJS) kepada warga di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5). Pada pembagian tahap kedua ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membagikan 1.733.991 kartu KJS yang dilengkapi dengan chip yang mampu menyimpan data pasien. (ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan)

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi membagikan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, Selasa.

Kepada warga yang berjubel ingin memperoleh KJS, Jokowi berpesan agar warga meminta rujukan terlebih dahulu ke puskesmas.

"Ke puskesmas dulu ya Ibu, Bapak," kata Jokowi di Puskesmas Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa.

Penggunaan rujukan dari puskesmas ini, menurutnya bisa menekan lonjakan pasien pengguna KJS di rumah sakit. Puskesmas berhak memutuskan untuk memberikan rujukan atau tidak. Alasan itu juga yang membuat Jokowi memilih Puskesmas sebagai tempat pembagian KJS secara simbolis.

"Karena enggak penting lokasi di mana yang penting bisa disalurkan," kata Jokowi.

Dia melanjutkan bahwa kartu tersebut bisa diambil kapan saja di Puskesmas yang sudah ditunjuk.

"Tapi makin cepat makin bagus," katanya.

Sebelumnya Jokowi juga membagikan KJS secara simbolis di Puskesmas Kecamatan Koja. Total kartu yang akan dibagikan oleh Jokowi mencapai 1.733.991 kartu.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Bagikan KJS, Jokowi diserbu warga

Jokowi saat mencoba memindai salah satu Kartu Jakarta Sehat yang sudah dilengkapi dengan chip berisi data di Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5).

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi membagikan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Gubernur yang menggunakan kostum blusukannya kemeja putih dan celana panjang hitam ini langsung diserbu oleh para pasien yang sudah menunggu Jokowi di lokasi.

Jokowi yang tiba pukul 09.00 WIB pun berjalan menuju ke ruang Poli anak kemudian rawat inap di lantai satu dan lantai dua.

Berdasarkan pantauan Antaranews, Jokowi juga langsung menuju ruangan loket untuk mencoba kartu yang dilengkapi dengan chip berisi data pemilik kartu.

"Kami akan membagikan KJS yang langsung diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati di Puskesmas Kecamatan Koja, Selasa.

Kartu yang dibagikan sebanyak 1733991 di seluruh Jakarta dan diserahkan secara simbolik di tiga lokasi salah satunya Puskesmas Koja. Jumlah tersebut sesuai dengan pasien yang mendaftar langsung di Puskesmas dan data PPLS dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dien melanjutkan bahwa kartu lama yang tidak dilengkapi chip bisa ditukar dengan kartu baru secara gratis.

"Kartu lama akan diganti dengan kartu yang baru," kata Dien.

Jokowi pun langsung membagikan KJS kepada warga satu persatu lewat pemanggilan nama sesuai dengan pemilik kartu.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Di interpelasi, Jokowi biasa saja

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi mengaku tidak terlalu ambil pusing soal hak interpelasi (hak tanya) yang digulirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta perihal program Karti Jakarta Sehat.

"Biasa saja, itu kan memang hak Dewan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin.

Dia bahkan menyebutkan, jika memang pihak legislatif perlu mendapat penjelasan soal program KJS, maka dia tidak keberatan untuk memberikan penjelasan.

"Kalau memang perlu dijelaskan ya dijelaskan. Soal INA CBG juga," katanya.

Seperti diketahui, Provinsi DKI Jakarta didaulat sebagai proyek percontohan Kementerian Kesehatan dalam penggunaan Indonesia Case Based Group (INA CBG). Sistem tersebut mengatur sistem perawatan sesuai dengan clal pathway yang menjadi standar.

"Mungkin ada beberapa dewan yang tidak tahu INA CBG, ya itu bisa kami jelaskan," katanya.

Hanya saja, dia meyakinkan bahwa dia siap jika pihak DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi mereka.

"Siap,"ujarnya singkat.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengajukan hak tanya soal program KJS yang dinilai tidak baik karena sistem pembayaran dengan sistem INA CBG serta kerjasama dengan PT. Askes sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pihak legislatif merasa bahwa program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diusung oleh pemerintahan sebelumnya, lebih baik karena semua tindakan medis yang dilakukan akan diganti oleh pemerintah.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Jokowi akui orientasi untung RS jadi masalah KJS

 Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. (ANTARA/Andika Betha)

Dulu bisa diputuskan sendiri. Sekarang tidak."

Jakarta (ANTARA News) - Banyaknya rumah sakit (RS) yang berorientasi meraih untung menjadi salah satu masalah dalam sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS), demikian pengakuan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, kalau masih harus dibebani dengan pekerjaan sosial, ya susah," katanya di Jakarta, Senin.

Masalah lainnya, menurut dia, kurangnya harga premi yang dibayarkan senilai Rp23.000 per bulan per orang.

Jumlah tersebut, dikemukakannya, masih dirasa masih kurang sebelum sistem diperbaiki.

"Penggunaan biaya tidak efisien, makanya angka 23 persen tersebut tidak cukup," ujarnya.

Selain itu, Jokowi menyatakan, penggunaan sistem Indonesian Case Basic Groups (INA CBG's) yang mengatur penggunaan obat ikut ambil andil dalam membengkaknya dana pengobatan di Jakarta.

"Dulu bisa diputuskan sendiri. Sekarang tidak," katanya.

Oleh karena itu, ia menyatakan, masih menimbang apakah akan menambah jumlah premi yang akan dibayarkan dalam sistem KJS.

Penambahan biaya, menurut Jokowi, akan dipertimbangkan terlebih dulu karena bisa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saya hitung-hitung dulu. Kalau premi naik, kan anggaran juga ikut naik," katanya menambahkan.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Jokowi sosialisasi sertifikasi halal untuk restoran

 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (ANTARA/Zabur Karuru)

Semua restoran nantinya akan diberi label atau stiker halal.

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal bagi rumah makan atau restoran yang ada di seluruh wilayah ibukota.

"Sosialisasi ini memang sengaja dilakukan dalam rangka melayani keinginan masyarakat, baik dari Jakarta maupun dari luar daerah atau luar negeri," kata Jokowi, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Jokowi pula, sertifikasi halal tersebut dilakukan berdasarkan tuntutan dari warga karena ingin memperoleh kepastian halal atas suatu restoran.

"Warga menyampaikan keinginannya kepada saya, bahwa mereka tidak ingin merasa was-was ketika sedang makan di restoran. Mereka (warga) ingin diyakinkan apakah restoran yang mereka kunjungi itu menyajikan menu yang halal atau tidak," ujar Jokowi.

Jokowi mengungkapkan sampai dengan saat ini, tidak ada satu pun badan atau lembaga yang melakukan pengawasan terkait sertifikasi halal tersebut secara berkala.

"Oleh karena itu, kita melibatkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk melakukan pengawasan sertifikasi halal ini," ungkap Jokowi.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budiman menuturkan dalam pelaksanaannya, LPPOM akan rutin mendatangi langsung beberapa restoran di Jakarta untuk melakukan pengawasan.

"Semua restoran nantinya akan diberi label atau stiker halal. Selanjutnya, LPPOM akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk melihat apakah label tersebut masih sesuai dengan menu yang disajikan," tutur Arie.

Sebagai tahap awal, Arie menambahkan sosialisasi sertifikasi halal tersebut akan dilakukan di sebanyak 300 restoran yang tersebar di wilayah Jakarta.
(R027)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Warga sambut dengar pendapat KJS dengan Jokowi

 Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati (kanan) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan, didampingi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (kiri) usai melakukan pertemuan perihal uji publik Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (27/3). (ANTARA/Fajar Ambya)

Pelayanan kurang bagus. Perawatnya tidak optimal. Bahkan dokternya tidak pernah pegang pasiennya"

Jakarta (ANTARA News) - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kartu Jakarta Sehat (KJS), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggelar dengar pendapat bersama pihak rumah sakit dan masyarakat hari ini.

Acara yang digelar di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta ini dipadati ratusan warga yang masuk menyampaikan aspirasinya kepada orang nomor satu di DKI Jakarta.

Dari pantauan Antaranews, banyak warga mendukung KJS, namun mereka meminta sistemnya diperbaiki.

Seorang warga, Armansyah, mengungkapkan pasien pengguna KJS harus menunggu minimal tiga minggu agar bisa dirawat di rumah sakit.

"Pelayanan kurang bagus. Perawatnya tidak optimal. Bahkan dokternya tidak pernah pegang pasiennya," katanya.

Sebaliknya Sri Astuti, warga yang menggunakan KJS untuk pengobatan ayahnya di RS Royal Progress, menilai KJS telah memberi ayahnya fasilitas berobat.

"Ayah saya dibiayai hingga Rp213 juta," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati mengatakan bahwa program kartu tersebut sejak diluncurkan sudah ada 3005 kartu.

"Kalau yang belum, bisa pakai KTP dan Kartu Keluarga," kata Dien.

Sebelum ini, pengguna KJS harus melalui Pusat Kesehatan Masyarakat terlebih dahulu sebelum menggunakan KJS.  Jika Puskesmas tidak bisa mengobati, baru dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Legislator: upaya Jokowi sejalan RUU Kesehatan Jiwa

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nova Riyanti Yusuf menilai rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan psikolog di seluruh puskesmas ibu kota sejalan dengan semangat Rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang sedang dibahas legislator.

Rencana penyediaan tenaga psikolog di puskemas sejalan dengan semangat RUU tentang Kesehatan Jiwa yang bertujuan lebih mendekatkan upaya pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat dengan sistem pelayanan berjenjang atau rujukan dari tingkat puskesmas sampai RS Jiwa, kata Nova melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan mendapat informasi rencana Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan psikolog di seluruh puskesmas di DKI Jakarta melalui artikel di sebuah media massa nasional.

Nova mengatakan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat diharapkan dapat mengubah paradigma bahwa orang dengan gangguan jiwa atau pun orang dengan masalah kejiwaan sebagai sosok menyeramkan dan harus dikucilkan atau bahkan dipasung.

Dia meminta puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat dapat memaksimalkan upaya promotif dan preventif pelayanan kesehatan jiwa.

Nantinya masyarakat dapat memanfaatkan tenaga psikolog di puskesmas tersebut untuk berkonsultasi bagaimana cara mencegah terjadinya gangguan jiwa dan petugas puskesmas pun harus menggalakkan upaya promosi demi mencegah terjadinya gangguan jiwa, ujar dia.

Rencana pemprov DKI Jakarta ini, ujar dia, menunjukkan kepedulian terhadap pelayanan kesehatan jiwa di DKI Jakarta mulai meningkat dan sesungguhnya hal tersebut wajar karena sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta harus menjadi acuan bagi provinsi lain.

Diharapkan langkah Pemprov DKI Jakarta tersebut dapat diikuti oleh ke-32 Pemprov lain, dan bahkan juga Pemprov Kalimantan Utara apabila nanti sudah terbentuk. RUU Kesehatan Jiwa akan memastikan daya paksa tersebut penetratif ke-33 propinsi, ujar dia.

Sementara itu dia menjelaskan urgensi RUU Kesehatan Jiwa sendiri juga semakin menggaung karena belakangan ini semakin sering muncul kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi di Indonesia. Misalnya yang terjadi awal 2013 yakni kasus mutilasi dengan tersangka A dan korban TAD di kawasan Ancol, Jakarta, serta tersangka B dan korban DSA yang potongan jenazahnya dibuang di jalan tol Cikampek.

Nova mengatakan maraknya kasus pembunuhan dengan mutilasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa seorang manusia tega untuk memutilasi sesama manusia.

Lebih lanjut dia mengatakan kasus mutilasi di Indonesia, tidak diatur dalam peraturan tersendiri, sehingga aparat penegak hukum selama ini menyamakan kasus mutilasi dengan pengaturan tindak pidana terhadap nyawa pada umumnya, sesuai yang diatur dalam Pasal 338-340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.

Dia menilai Pasal 44 KUHP memasukkan gangguan jiwa sebagai salah satu alasan memaafkan tindak kriminal yang dilakukan, namun di dalam KUHP tidak terdapat pembatasan mengenai jenis-jenis gangguan jiwa yang dapat dimintai ataupun tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, termasuk juga bagaimana dan siapa yang berhak melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang diduga orang dengan gangguan kejiwaan, penanganan pra-peradilan, dan lain-lain.

Sejauh ini Panitia Kerja Penyusunan RUU tentang Kesehatan Jiwa terus melakukan pembahasan terhadap draft RUU tersebut. Di dalam melakukan pembahasan, Panja memakai sistem "cluster", dengan memasukkan berbagai substansi yang sejenis ke dalam satu "cluster", hal ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah anggota Panja dalam memahami dan membahas RUU tentang Kesehatan Jiwa.

Panja telah menyepakati enam `cluster` besar di dalam RUU tentang Kesehatan Jiwa, kata dia.

Ke enam "cluster" itu antara lain Judul, Konsideran, Ketentuan Umum, Azas dan Tujuan; Sistem pelayanan kesehatan jiwa dan upaya pelayanan kesehatan jiwa; Sumber daya di bidang kesehatan jiwa; Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum; serta Hak dan Kewajiban orang dengan gangguan jiwa termasuk peran serta masyarakat.

Ia mengatakan pembahasan "cluster" pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum di dalam penyusunan RUU tentang Kesehatan Jiwa akan sangat menarik mengingat permasalahan tersangka pelaku tindak pidana yang diduga orang dengan gangguan jiwa akhir-akhir ini kasusnya semakin marak. Pembahasan permasalahan tersebut diharapkan akan melibatkan para pakar, khususnya pakar tentang psikiatri forensik.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Jokowi minta sistem rujukan KJS diperbaiki

Ilustrasi - Sistem Rujukan Online KJS Seorang pasien rawat inap menunjukan surat rujukan khusus pemegang kartu jakarta sehat (KJS) di RSUD Tarakan. (FOTO ANTARA/Zabur Karuru) ()

Sistem rujukan KJS ini memang harus kita evaluasi secara berkala...

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta sistem rujukan bagi pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) diperbaiki untuk pelayanan ke depan.

"Puskesmas merupakan pintu gerbang dalam sistem rujukan KJS. Jadi harus dapat memberikan rujukan yang tepat kepada semua pasien KJS," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Jokowi, sistem rujukan sebaiknya terdiri dari tiga tahapan, yaitu mulai dari puskesmas, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) hingga rumah sakit swasta.

"Sistem rujukan harus dirancang secara bertahap karena tidak semua penyakit bisa disembuhkan di puskesmas, sehingga harus dirujuk ke RSUD. Kalau masih tidak bisa ditangani juga, dirujuk ke swasta," ujar Jokowi.

Begitu juga sebaliknya, sambung Jokowi, sistem rujukan tersebut harus diperbaiki sedemikian rupa, sehingga pasien yang bisa ditangani di puskesmas tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit.

Setelah sistem rujukan itu diterapkan, Jokowi menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan mengevaluasi sistem tersebut secara rutin.

"Sistem rujukan KJS ini memang harus kita evaluasi secara berkala, sehingga kalau ada puskesmas memberikan rujukan yang tidak tepat, kita bisa mengetahuinya dan segera kita ambil tindakan," tutur Jokowi.

Dengan perbaikan sistem rujukan, Jokowi menambahkan, rumah sakit dapat menolak pasien tanpa rujukan dari puskesmas, kecuali jika pasien tersebut dalam keadaan gawat darurat, misalnya sakit parah atau mengalami kecelakaan.

(R027)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Jokowi minta semua rumah sakit bergabung dalam 119

Kita meminta agar semua rumah sakit masuk ke dalam sistem tersebut. Kalau tidak mau, maka akan kita paksa. Ini demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat."

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh rumah sakit di Jakarta bergabung dalam sistem nomor layanan kesehatan 119.

"Sistem ini memang masih baru, jadi belum berfungsi secara maksimal. Tapi saya ingin agar nantinya semua rumah sakit bergabung dalam sistem ini," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Jokowi mengungkapkan sistem layanan kesehatan tersebut belum berfungsi dengan maksimal karena masih banyak rumah sakit yang belum bergabung.

"Masih banyak yang harus diperbaiki dalam sistem layanan kesehatan tersebut. Informasi dari 119 itu juga harus ditambah dan diperbanyak," ungkap Jokowi.

Oleh karena itu, sambung Jokowi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghimbau agar semua rumah sakit di ibukota terhubung dengan nomor layanan tersebut.

"Kita meminta agar semua rumah sakit masuk ke dalam sistem tersebut. Kalau tidak mau, maka akan kita paksa. Ini demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," tutur Jokowi.

Seperti diketahui, 119 merupakan layanan yang diluncurkan oleh Pemprov DKI, yakni berupa sistem yang terintegrasi antar rumah sakit di Jakarta untuk mengetahui ketersediaan fasilitas, seperti ruang rawat inap dan lainnya di suatu rumah sakit.

Masyarakat dapat menyampaikan segala keluhan kesehatan atau meminta layanan kesehatan cukup dengan menghubungi nomor tersebut. (R027)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung