Legislator tegaskan SJSN untuk tingkatkan kesehatan

 Surya Chandra Suropati (FOTO ANTARA)

"Seluruh warga negara Indonesia sudah dijamin dengan Undang-Undang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama di setiap unit kesehatan, tidak dibeda-bedakan kelasnya, dengan SJSN ini nantinya akan ke arah itu,"

Muntok, Babel (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR RI Surya Chandra mengungkapkan pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia.

"Seluruh warga negara Indonesia sudah dijamin dengan Undang-Undang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama di setiap unit kesehatan, tidak dibeda-bedakan kelasnya, dengan SJSN ini nantinya akan ke arah itu," kata Surya di sela-sela Kunjungan Kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kamis.

Ia menjelaskan, ke depan tidak ada lagi kelas-kelas dalam rumah sakit seperti kelas III, VIP dan VVIP, namun yang ada adalah bagian-bagian seperti bagian kebidanan, perawatan, penyakit dalam dan lainnya.

Menurut dia, mengapa saat ini ada kelas-kelas perawatan di rumah sakit, karena subsidi silangnya ada di rumah sakit, namun dengan diberlakukannya SJSN nanti subsidi langsung ke BPJS sehingga semua warga negara akan mendapatkan perlakuan pelayanan kesehatan yang sama.

"Kaya, miskin, setengah miskin asalkan dia warga negara Indonesia, termasuk mereka yang berada di luar negeri akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama, ini akan lebih efektif meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, minimal semua pasien yang masuk ke rumah sakit mendapatkan senyum yang sama dari petugas kesehatan," kata dia.

Dalam upaya menuju ke arah itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, mengalihkan anggaran Jaminan Kesehatan Rakyat (Jamkesra) untuk meningkatkan fasilitas kesehatan untuk menyukseskan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

"Jamkesra yang sudah digulirkan beberapa tahun di Kabupaten Bangka Barat dan menghabiskan anggaran miliaran rupiah akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di setiap unit pelayanan kesehatan masyarakat," kata Surya.

Dengan diberlakukannya SJSN, kata dia, nantinya tidak ada lagi jaminan kesehatan seperti jamkesmas, jamkesra dan berbagai jaminan sosial lain seperti Askes, Jamsostek, Taspen dan Asabri, semuanya sudah masuk dalam SJSN dan dibiayai sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Jadi, katanya, anggaran Jamkesra Kabupaten Bangka Barat yang nilainya mencapai belasan miliar rupiah setiap tahunnya yang dianggarkan melalui APBD kabupaten akan lebih bermanfaat untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, seperti memperbanyak ruang kelas III dan alat-alat kesehatan pendukung.

Untuk saat ini, kata dia, memperbanyak ruang kelas III meryupakan solusi tepat untuk menyukseskan SJSN dan pelan-pelan ke depan semua kelas disamakan, tidak ada lagi kelas-kelas dalam pelayanan kesehatan.

"Peningkatan jumlah ruang kelas III di RSUD dan Puskesmas serta fasilitas kesehatan pendukungnya akan lebih bermanfaat, agar pelaksanaan SJSN yang akan diberakukan pada 1 Januari 2014 berhasil seperti yang sudah direncanakan," katanya.

Hal ini diungkapkan Politisi PDIP tersebut usai pertemuan antara Komisi IX DPR RI dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di ruang operasional Pemkab Bangka Barat di Muntok.

Setelah melaksanakan pertemuan, para anggota DPR dan pejabat kementerian dijamu makan siang di objek wisata sejarah Wisma Menumbing tempat pengasingan Bung Karno yang berada di puncak Gunung Menumbing Muntok, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke RSUD Sejiran Setason.(*)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Menko Kesra tegaskan premi PBI dibahas bersama DPR

Jakarta (ANTARa News) - Menteri Koordiantor Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan premi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) akan terlebih dahulu dibahas bersama dengan DPR.

"Turun naiknya iuran premi ini tergantung pada pembiayan APBN," kata Menko Kesra Agung Laksono di Jakarta, Kamis.

Dia meminta semua elemen agar dapat menyukeskan program ini termasuk rumah sakit pemerintah di pusat dan di daerah maupun swasta.

Menurut dia, dalam menentukan iuran premi akan terus dievaluasi sambil melihat keuangan negara dalam memberikan APBN.

Menurutnya, pemerintah juga menambahkan dana cadangan Rp2,7 triliun.

Sementara itu, pemerintah juga akan memperbanyak puskesmas untuk memperbaiki mutu pelayanan kesehatan dalam mengahadapi BPJS.

Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi penumpukan pasien di rumah sakit.

"Artinya, pelayanan kesehatan dasar semakin di perkuat. Peningkatan pelayanan khusus juga akan ditingkatkan," katanya.
(*)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Askes tegaskan pelayanan kesehatan berjenjang tak berjalan

Pelayanan kesehatan berjengjang harus diedukasi ke semua masyarakat, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan-red) akan jadi kesempatan untuk mulai menggunakan metode itu,"

Jakarta (ANTARA News) - PT Askes (Persero) mendorong edukasi mengenai pelayanan kesehatan berjenjang yang selama ini tidak berjalan efektif.

"Pelayanan kesehatan berjengjang harus diedukasi ke semua masyarakat, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan-red) akan jadi kesempatan untuk mulai menggunakan metode itu," kata Direktur Utama Askes Fachmi Idris di sela-sela acara Sosialiasi SJSN dan KJS Kepada Rumah Sakit se-DKI Jakarta di Jakarta, Kamis.

Pelayanan kesehatan yang ada saat ini kata dia, masih belum sesuai dengan konsep berjenjang yang dimulai dari peran pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai penjaga gerbang (gatekeeper) sebelum masuk ke tingkat selanjutnya (rumah sakit).

Fachmi mengatakan saat ini, sistem rujukan langsung ke rumah sakit besar banyak dilakukan oleh masyarakat. Padahal, seharusnya masyarakat berobat terlebih dahulu ke puskesmas untuk kemudian mendapatkan rujukan ke rumah sakit jika sakitnya parah.

"Seharusnya berobat dulu ke puskesmas, baru dirujuk. Tapi nyatanya terbalik, dirujuk dulu, makanya rumah sakit penuh, dan ada isu tenaga kerja kita kurang," katanya.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengungkapkan harus ada sistem efektif yang bisa memfasilitasi masyarakat untuk berobat, bukan memberikan pengobatan gratis langsung di rumah sakit.

Menkes juga mengkritik implementasi sistem rujukan yang masih dinilai prematur sehingga mengakibatkan banyak pasien yang tidak tertangani, bahkan hingga meninggal dunia.

Sistem yang efektif menurut Menkes, adalah yang seperti asuransi, dibayar saat sehat untuk persiapan penanganan kala sakit.
(A062/Z003)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Legislator tegaskan RSUD tidak boleh jadi sumber PAD

 Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning (ANTARA/Rosa Panggabean)

Kalau rumah sakit milik pemerintah daerah dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka dipastikan akan dibebani target,"

Kendari (ANTARA News) - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan rumah sakit umum daerah (RSUD) tidak boleh dijadikan salah satu objek pendapatan asli daerah (PAD).

"Kalau rumah sakit milik pemerintah daerah dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka dipastikan akan dibebani target," kata Ribka di Kendari, Rabu.

Ribka yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Banten hadir di Kendari bersama Ketua DPP PDIP Bidang Perempuan dan anak Irianti Sukamdani, Ketua DPP PDIP Bidang Pertanian, Perikanan dan kelautan Mindo Sianipar dalam serangkaian rapat koordinasi bersama bakal calon legislatif PDIP.

Peringatan tidak mengejar pendapatan dari pelayanan rumah sakit pemerintah daerah bukan semata-mata gagasan dari komisi IX DPR RI tetapi sudah diatur dalam undang-undang.

"Imbauan agar tidak mengomersilkan rumah sakit pemerintah daerah bukan arogansi dari saya selaku ketua komisi IX DPR RI tetapi sejalan dengan konstitusi. Hal ini sudah diundangkan untuk dipatuhi para pihak terkait," kata Ribka.

Kepada daerah yang berlatar belakang kader PDIP agar memahami imbauan tidak menjadikan rumah sakit pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah dalam konteks perwujudan pelayanan optimal dan berkeadilan bagi rakyat.

Bahkan, PDIP mengimplementasikan pelayanan rumah sakit tanpa diskriminasi dengan mendirikan rumah sakit Mega Gotong Royong tanpa kelas di sejumlah daerah di Indonesia.

"Idealnya tidak ada klasifikasi kelas I, II,III dan VIP bagi rumah sakit pemerintah. Setiap rakyat yang mendatangi rumah sakit harus mendapatkan pelayanan karena itulah hakekat didirikannya rumah sakit pemerintah," katanya.

(S032/I007)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung