Tingkatkan Mutu, Tenaga Kesehatan Daerah Dapat Pelatihan Jarak Jauh

Jakarta, Tenaga kesehatan di berbagai provinsi di Indonesia kini tidak perlu lagi jauh-jauh
datang ke Jakarta guna mendapatkan pelatihan kesehatan. Karena kini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mendirikan Unit Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh bagi SDM kesehatan di provinsi-provisi di Indonesia yang berbasis Teknologi Informasi dan Telekomunikasi.

"Dengan adanya pelatihan jarak jauh seperti ini, para perawat dan tenaga medis lainnya yang murah senyum dan melayani dengan tulus itu bisa meningkatkan mutunya, bisa punya sertifikat juga," tutur Menteri Kesehatan RI, dr. Nasfiah Mboi, Sp.A, MPH.

Hal tersebut disampaikannya pada peresmian Unit Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh, di lantai 8 gedung Badan Pendidikan dan Pembelajaran Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jl Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2013).

Tenaga kesehatan di Indonesia dengan jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi Diploma I banyak yang belum memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan Diploma III melalui program reguler. Ini terutama terjadi di daerah tertinggal, perbatasan dan daerah yang bermasalah kesehatan.

Hal itu tentunya menjadi tantangan bagi Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan mutu para tenaga kesehatan tersebut agar dapat melayani lebih baik lagi. "Karena itu, perlu terobosan-terobosan, termasuk dengan pelaksanaan pelatihan jarak jauh (PJJ), agar pelatihan dapat diikuti oleh seluruh SDM Kesehatan, baik struktural maupun fungsional, tanpa hambatan geografi, waktu, atau sumber daya," ujar Menkes.

Menurutnya, hal ini dilakukan agar SDM Kesehatan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang terkini, serta benar-benar dapat bersikap dan berperilaku profesional dalam memberikan layanan. Pembelajaran jarak jauh ini sudah dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan.

"Kita harap selain di sini (Jakarta) menjadi pusat dan dikembangkan modul-modul semua topik sesuai permintaan daerah, juga kita harapkan masing-masing provinsi dikembangkan lagi pusat-pusat seperti ini. Agar di tingkat provinsi dapat menyelenggarakan PJJ kepada teman-teman sampai ke tingkat puskesmas," kata
Nafsiah.

Pelatihan ini dapat diikuti oleh semua perawat, bidan yang sudah bekerja dan belum memperoleh kualifikasi DIII. Setelah melakukan PJJ, peserta akan melakukan ujian yang terdiri dari Test Obyektif dan Uji Kompetensi. Peserta akan mendapatkan sertifikat dan lulus DIII.

Dalam pelatihan ini, biaya yang diperlukan hanya untuk biaya internet. Sementara peserta hanya melakukan 40 persen tatap muka dan 60 persen belajar mandiri.

(vit/vit)

Sumber Detik

Alat Kesehatan Bandung

Legislator tegaskan SJSN untuk tingkatkan kesehatan

 Surya Chandra Suropati (FOTO ANTARA)

"Seluruh warga negara Indonesia sudah dijamin dengan Undang-Undang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama di setiap unit kesehatan, tidak dibeda-bedakan kelasnya, dengan SJSN ini nantinya akan ke arah itu,"

Muntok, Babel (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR RI Surya Chandra mengungkapkan pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia.

"Seluruh warga negara Indonesia sudah dijamin dengan Undang-Undang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama di setiap unit kesehatan, tidak dibeda-bedakan kelasnya, dengan SJSN ini nantinya akan ke arah itu," kata Surya di sela-sela Kunjungan Kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kamis.

Ia menjelaskan, ke depan tidak ada lagi kelas-kelas dalam rumah sakit seperti kelas III, VIP dan VVIP, namun yang ada adalah bagian-bagian seperti bagian kebidanan, perawatan, penyakit dalam dan lainnya.

Menurut dia, mengapa saat ini ada kelas-kelas perawatan di rumah sakit, karena subsidi silangnya ada di rumah sakit, namun dengan diberlakukannya SJSN nanti subsidi langsung ke BPJS sehingga semua warga negara akan mendapatkan perlakuan pelayanan kesehatan yang sama.

"Kaya, miskin, setengah miskin asalkan dia warga negara Indonesia, termasuk mereka yang berada di luar negeri akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama, ini akan lebih efektif meningkatkan derajad kesehatan masyarakat, minimal semua pasien yang masuk ke rumah sakit mendapatkan senyum yang sama dari petugas kesehatan," kata dia.

Dalam upaya menuju ke arah itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, mengalihkan anggaran Jaminan Kesehatan Rakyat (Jamkesra) untuk meningkatkan fasilitas kesehatan untuk menyukseskan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

"Jamkesra yang sudah digulirkan beberapa tahun di Kabupaten Bangka Barat dan menghabiskan anggaran miliaran rupiah akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di setiap unit pelayanan kesehatan masyarakat," kata Surya.

Dengan diberlakukannya SJSN, kata dia, nantinya tidak ada lagi jaminan kesehatan seperti jamkesmas, jamkesra dan berbagai jaminan sosial lain seperti Askes, Jamsostek, Taspen dan Asabri, semuanya sudah masuk dalam SJSN dan dibiayai sepenuhnya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Jadi, katanya, anggaran Jamkesra Kabupaten Bangka Barat yang nilainya mencapai belasan miliar rupiah setiap tahunnya yang dianggarkan melalui APBD kabupaten akan lebih bermanfaat untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, seperti memperbanyak ruang kelas III dan alat-alat kesehatan pendukung.

Untuk saat ini, kata dia, memperbanyak ruang kelas III meryupakan solusi tepat untuk menyukseskan SJSN dan pelan-pelan ke depan semua kelas disamakan, tidak ada lagi kelas-kelas dalam pelayanan kesehatan.

"Peningkatan jumlah ruang kelas III di RSUD dan Puskesmas serta fasilitas kesehatan pendukungnya akan lebih bermanfaat, agar pelaksanaan SJSN yang akan diberakukan pada 1 Januari 2014 berhasil seperti yang sudah direncanakan," katanya.

Hal ini diungkapkan Politisi PDIP tersebut usai pertemuan antara Komisi IX DPR RI dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di ruang operasional Pemkab Bangka Barat di Muntok.

Setelah melaksanakan pertemuan, para anggota DPR dan pejabat kementerian dijamu makan siang di objek wisata sejarah Wisma Menumbing tempat pengasingan Bung Karno yang berada di puncak Gunung Menumbing Muntok, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke RSUD Sejiran Setason.(*)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung