Pemerintah buka 3.000 formatur CPNS tenaga dokter

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan pemerintah membuka 3.000 formatur CPNS bagi tenaga dokter yang dipersiapkan menjelang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2014.

"Bertepatan dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, formasi-formasi yang disebarkan di daerah terpencil dan pedesaan itu diharapkan bisa terpenuhi," kata Agung Laksono usai Rakor Lintas Sektor dan Evaluasi Pengembangan Tenaga Kesehatan Menjelang Penyelenggaraan BPJS 2014, di Jakarta, Senin.

Menurut Agung, tenaga dokter sangat dibutuhkan menjelang beroperasinya BPJS kesehatan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menambahkan tenaga dokter akan diangkat menjadi CPNS setelah dilakukan seleksi tertulis dan seleksi administrasi lainnya.

Dia mengatakan, idealnya ada 40 dokter, 11 dokter gigi dan sembilan dokter spesialis per 100.000 penduduk. Sementara untuk perawat dan bidan, 117 dan 75 bidan per 100.000 penduduk.

"Jumlah yang sekarang mencukupi tetapi distribusinya kurang merata, karena sebagian besar dokter masih bertugas di kota-kota besar," katanya.

dia menambahkan, hingga Juni 2013 pemerintah sudah menambah 1.464 tenaga kesehatan.

Data Kemenkes menyebutkan saat ini dari 9.510 puskesmas yang ada, 14,7 persen di antaranya tidak memiliki dokter dan 16,76 persen tidak memiliki tenaga kesehatan seperti bidan atau perawat.

Berdasarkan pemetaan, daerah yang kekurangan dokter dan tenaga kesehatan sebagian besar di Indonesia bagian Timur.

(W004/N005)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

DPR minta Pemkab Bangka Barat tambah dokter

 Surya Chandra Surapaty (ANTARA)

Tenaga dokter belum sebanding dengan jumlah penduduknya, untuk itu perlu kreativitas pemkab setempat agar jumlah tenaga dokter semakin banyak, minimal sesuai perbandingan antara jumlah dokter dengan penduduknya,"

Muntok (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR RI Surya Chandra meminta Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung meningkatkan jumlah tenaga dokter secara intensif demi perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di daerah itu.

"Tenaga dokter belum sebanding dengan jumlah penduduknya, untuk itu perlu kreativitas pemkab setempat agar jumlah tenaga dokter semakin banyak, minimal sesuai perbandingan antara jumlah dokter dengan penduduknya," kata Surya di sela-sela Kunjungan Kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Muntok, Kamis.

Selain memberikan intensif tinggi bagi tenaga dokter, kata dia, dengan memberikan beasiswa bagi warga setempat yang menjadi mahasiswa kedokteran dan mengikatnya agar mengabdikan diri di daerah juga bisa dilakukan untuk menambah jumlah tenaga dokter.

Menurut dia, dua kiat tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat tenaga dokter mengabdikan diri di daerah.

"Kekurangan tenaga dokter ini bukan hanya terjadi di Bangka Barat, namun juga di beberapa daerah lain yang menjadi salah satu kendala dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan," katanya.

Selain itu, menurut dia, Pemerintah sebaiknya segera mengubah pola pendidikan dokter di Indonesia, terutama hal yang terkait biaya pendidikan yang cukup mahal.

Dia mengatakan, mahalnya biaya pendidikan kedokteran di sejumlah perguruan tinggi tidak bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat atau hanya bisa dinikmati segelintir warga.

"Belum lagi biaya pendidikan dokter spesialis yang jauh lebih mahal, mau tidak mau mempengaruhi pengabdian seoroang dokter yang rata-rata tidak mau ditempatkan di daerah dengan alasan penghasilan tidak sebanding dengan biaya pendidikannya," kata dia.

Menurut dia, sistem pendidikian jurusan kedokteran yang memerlukan biaya mahal itu perlu diubah dengan biaya murah atau menjamin biaya pendidikan dokter di seluruh perguruan tinggi.

"Dengan pola seperti itu akan memudahkan pemerintah untuk menerapkan ikatan dinas dan menempatkan dokter ke daerah sehingga jumlah dokter merata," kata dia.

Menurut dia, penyebaran dokter umum dan spesialis yang tidak merata seperti saat ini mempengaruhi pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan diberlakukan per 1 Januari 2014.

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, jumlah dokter di daerah itu sebanyak 45 orang dokter swasta dan pegawai negeri sipil (PNS) yang tersebar di enam kecamatan dengan jumlah tidak merata.

Dengan jumlah penduduk sekitar 200 ribu jiwa, idealnya di daerah ituminimal terdapat sebanyak 70 orang tenaga dokter, dengan penghitungan rasio satu dokter untuk melayani 3.000 orang, namun sampai saat ini masih kurang.
(*)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Legislator: RUU Keperawatan solusi kekurangan dokter

 Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning (ANTARA/Rosa Panggabean)

Dengan diberlakukannya RUU Keperawatan maka nantinya perawat dapat memperoleh jaminan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat sehingga bisa sangat membantu kekurangan tenaga dokter,"

Pangkalpinang (ANTARA News) - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan Rancangan Undang-undang Keperawatan merupakan solusi terbaik guna mengantisipasi kekurangan dokter di Tanah Air.

"Dengan diberlakukannya RUU Keperawatan menjadi UU maka nantinya perawat dapat memperoleh jaminan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat sehingga bisa sangat membantu kekurangan tenaga dokter," kata Ribka di Pangkalpinanng, Rabu.

Ribka menjelaskan, dengan adanya RUU tersebut maka profesi perawat akan lebih terlindungi.

"Profesi perawat adalah ujung tombak pelayanan kesehatan, jangan sampai mereka mau membantu masyarakat tapi malah ditangkap karena dinilai melanggar UU praktik kedokteran," katanya.

Ribka mengatakan, untuk tingkat nasional, rasio dokter dan jumlah penduduk masih satu banding 3.400 orang.

"Artinya satu dokter melayani 3.400 penduduk atau 80 ribu dokter untuk 230 juta jiwa," katanya.

Oleh sebab itu, DPR RI terus mendorong diberlakukannya RUU Keperawatan tersebut untuk mengantisipasi kurangnya tenaga kesehatan, terutama di daerah.

"Mudah-mudahan RUU tersebut masuk dalam masa sidang kali ini dan tinggal menunggu Amanat Presiden (Ampres)," kata dia.

Sebelumnya, berbagai kalangan masyarakat mendesak agar RUU Keperawatan segera disahkan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat yang akan memanfaatkan pelayanan keperawatan.

RUU tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, mutu pelayanan keperawatan dan mempercepat keberhasilan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), sekitar 40 persen Puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter sehingga seluruh pelayanan kesehatan dilakukan oleh perawat. Kondisi itu menyulitkan perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan jika tidak ada perlindungan hukum.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

IDI : Jika Dokter Salah, Laporkan Saja!

KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zaenal Abidin mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila ada dokter yang melakukan kesalahan baik berupa kesalahan kode etik, disiplin, maupun hukum. Tetapi sebelum melapor, sebaiknya ditelaah terlebih dulu jenis kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut.

"Kesalahannya ditelaah dulu, berupa kesalahan kode etik, disiplin, atau hukum," ujar Zaenal dalam konferensi pers Senin (18/3/2013) di Jakarta.

Kesalahan kode etik, jelas Zaenal, dapat dilaporkan kepada IDI, kesalahan disiplin pada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI, dan kesalahan hukum kepada badan hukum.

Menurut Zaenal, dokter merupakan satu-satunya profesi yang dapat dilaporkan melalui tiga jalur sekaligus. "Tentu ini menjadikan tugas dokter tidak mudah. Selain mengabdi, dokter juga diawasi banyak pihak," ungkapnya.

Zaenal juga menuturkan, sebaliknya, kesalahan dokter tidak perlu disampaikan di dalam forum, bahkan diombang-ambingkan beritanya pada masyarakat. Hal tersebut dikhawatirkan akan merusak citra dokter di masyarakat.

Komentar tersebut disampaikan Zaenal terkait pertanyataan dari Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Ribka Tjiptaning belum lama ini.  Ribka mengatakan, dokter dalam banyak hal dan kesempatan lebih jahat dibanding polisi lalu lintas.

"Padahal, saat ini kami sedang memperbaiki citra dokter agar masyarakat lebih mempercayai dokter. Selain itu peningkatan citra dokter Indonesia juga perlu dilakukan agar orang tidak selalu pergi ke luar negeri untuk berobat," tandas Zaenal.

Sumber Kompas

Alat Laboratorium