Legislator : SJSN-BPJS kurang sosialisasi

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR Surya Chandra Surapaty mengatakan pemerintah kurang melakukan sosialisasi program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sehingga pemahaman masyarakat masih salah.

"Sebagian masyarakat berpikir SJSN adalah sama dengan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) atau jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Itu bukti sosialisasi masih kurang," kata Surya Chandra Surapaty di Jakarta, Senin.

Surya Chandra Surapaty menjadi salah satu penanggap dalam bedah buku "Transformasi Setengah Hati Persero Askes, Jamsostek, Asabri, Taspen ke BPJS Menurut UU BPJS" karya Asih Eka Putri dan AA Oka Mahendra.

Surya mengatakan UU BPJS merupakan upaya optimal pemerintah dan DPR untuk melaksanakan UU SJSN. Meskipun terjadi tarik ulur dan perdebatan panjang saat pembahasannya, dia mengatakan itulah politik.

Menurut dia, dengan adanya BPJS yang bersifat nasional, maka tidak ada lagi jamkesmas atau jamkesda. Masyarakat miskin yang tidak bisa membayar iuran akan dibantu dengan menjadi penerima bantuan iuran (PBI).

"Wacana BPJS daerah itu maunya pemerintah daerah untuk menggantikan Jamkesda," ujarnya.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Jokowi sosialisasi sertifikasi halal untuk restoran

 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (ANTARA/Zabur Karuru)

Semua restoran nantinya akan diberi label atau stiker halal.

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal bagi rumah makan atau restoran yang ada di seluruh wilayah ibukota.

"Sosialisasi ini memang sengaja dilakukan dalam rangka melayani keinginan masyarakat, baik dari Jakarta maupun dari luar daerah atau luar negeri," kata Jokowi, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Jokowi pula, sertifikasi halal tersebut dilakukan berdasarkan tuntutan dari warga karena ingin memperoleh kepastian halal atas suatu restoran.

"Warga menyampaikan keinginannya kepada saya, bahwa mereka tidak ingin merasa was-was ketika sedang makan di restoran. Mereka (warga) ingin diyakinkan apakah restoran yang mereka kunjungi itu menyajikan menu yang halal atau tidak," ujar Jokowi.

Jokowi mengungkapkan sampai dengan saat ini, tidak ada satu pun badan atau lembaga yang melakukan pengawasan terkait sertifikasi halal tersebut secara berkala.

"Oleh karena itu, kita melibatkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk melakukan pengawasan sertifikasi halal ini," ungkap Jokowi.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budiman menuturkan dalam pelaksanaannya, LPPOM akan rutin mendatangi langsung beberapa restoran di Jakarta untuk melakukan pengawasan.

"Semua restoran nantinya akan diberi label atau stiker halal. Selanjutnya, LPPOM akan terus melakukan pengawasan secara berkala untuk melihat apakah label tersebut masih sesuai dengan menu yang disajikan," tutur Arie.

Sebagai tahap awal, Arie menambahkan sosialisasi sertifikasi halal tersebut akan dilakukan di sebanyak 300 restoran yang tersebar di wilayah Jakarta.
(R027)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung