Minim fasilitas, wanita karir pompa ASI di toilet

Jakarta (ANTARA News) - Satu dari dua pekerja perempuan sektor formal memompa ASI di toilet atau kamar mandi kantor, kata Dr Ray Basrowi MKK dari Program Studi Magister Kedokteran Kerja Departemen Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Hasil tersebut dipaparkannya pada presentasi hasil penelitian Pemberian ASI Eksklusif Pada Perempuan Pekerja Sektor Formal di Jakarta, Selasa.

Ray mengemukakan, 50 persen pekerja perempuan memompa ASI di toilet karena fasilitas ruang menyusui atau laktasi di kantor kurang memadai. Hasil itu diambil dari penelitian yang melibatkan 192 pekerja perempuan di dua pabrik dan empat kantor di Jakarta (termasuk institusi pemerintah dan BUMN).

Responden adalah semua pekerja perempuan di pabrik dan kantor yang memiliki anak usia 6 bulan hingga dua tahun.

"Studi ini menggunakan sistem recall, dengan kuesioner dan wawancara," kata Ray menjelaskan mengapa responden yang diambil bukan ibu bekerja yang sedang memiliki bayi usia 0-6 bulan.

Melalui penelitian ini ditemukan bahwa 75% instansi pemerintah yang menjadi lokasi penelitian tidak menyediakan fasilitas ruang laktasi dan program pembinaan laktasi yang memadai.

Padahal, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang ASI Eksklusif. Ray mengatakan, implementasi dari PP ASI tentang penyediaan ruang laktasi di tempat kerja memang belum sepenuhnya dilaksanakan.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar tiap manajemen kantor memiliki komitmen untuk memberi fasilitas ruang laktasi yang layak bagi karyawan yang memiliki bayi usia hingga 6 bulan agar hak ASI eksklusif untuk anak tetap terpenuhi.

"Toilet bukan tempat makan orang dewasa, juga bukan tempat memerah makanan untuk bayi," imbuh Ray.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Wamenkes: fasilitas kesehatan SJSN akan lebih siap

 Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. (ANTARA/M Agung Rajasa)

Saya yakin untuk tingkat nasional akan lebih siap

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Ali Ghufron Mukti mengatakan fasilitas kesehatan (faskes) nasional untuk pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan lebih siap bila dibandingkan program DKI Jakarta yang menerapkan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Belajar dari kasus di DKI yang layanan primernya kurang siap untuk KJS, saya yakin untuk tingkat nasional akan lebih siap," kata Wamenkes Ali Ghufron Mukti di Jakarta, Rabu.

Wamenkes mengatakan saat ini pemerintah sedang mengembangkan dan membangun infrastruktur layanan kesehatan primer untuk penerapan SJSN mulai 1 Januari 2014. Namun, dia mengaku pembangunan dan pengembangan itu memerlukan waktu.

Menurut Wamenkes, dalam penerapan SJSN puskesmas, rumah sakit dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya akan dibagi menjadi tiga, yaitu layanan primer, sekunder dan tersier.

"Fasilitas layanan kesehatan primer yang menjadi ujung tombak SJSN akan diperbanyak, salah satunya melalui pengembangan rumah sakit pratama," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan masih cukup banyak yang harus disiapkan dalam penerapan SJSN diantaranya adalah aturan-aturan pendukung misalnya aturan tentang pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan.

"Karena ujung tombak SJSN adalah layanan kesehatan primer, maka pemerintah juga harus memikirkan untuk memperbanyak dokter pelayanan primer. Karena itu perlu didukung undang-undang pendidikan kedokteran untuk menyiapkan lima ribu hingga tujuh ribu dokter layanan primer," katanya.

Wamenkes mengatakan beberapa aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah disiapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

"Masih ada aturan lain yang harus disiapkan. PP dan Perpres itu dibuat karena ada desakan dari DPR sehingga hal-hal yang belum disepakati terpaksa dikeluarkan untuk diatur dalam aturan lain," tuturnya. 

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung