Bogor ingin jadi kota kuliner sehat

Jakarta (ANTARA News) - Kota Bogor, Jawa Barat, ingin menjadi pusat kuliner sehat yang didukung oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) pangan yang memperhatikan higienitas dan sanitasi produk yang dijualnya.

"Intinya kami mendukung Kota Bogor yang ingin menjadi pusat kuliner sehat," kata Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta di Jakarta, Senin.

Pihaknya memberikan dukungan salah satunya melalui kajian pengembangan model PKL pangan sehat secara multiyears sejak 2011 hingga 2014.

Kajian tersebut dikembangkan pada PKL yang berkoperasi di beberapa lokasi di kota hujan tersebut.

"Tujuan dari kajian ini adalah mewujudkan model pengembangan PKL melalui koperasi yang menyajikan pangan aman dan bergizi dengan bisnis PKL yang berkelanjutan," katanya.

PKL yang beroperasi di empat zona yakni Zona Bina Marga, Zona Ekalosari, Zona Gang Selot, Zona Bangbarung Raya ditata dan dibina agar terbiasa memelihara sanitasi lingkungan usahanya.

Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi sertifikasi halal, sertifikasi hygiene, dan sanitasi pangan.

"Jumlah PKL model berjumlah 97 orang dan dalam menjalankan usaha didampingi oleh Koperasi Serba Usaha Pedagang Bineka dan Koperasi Serba Usaha Pedagang Selobang," katanya.

Menurut Wayan, model pengembangan PKL kuliner sehat di Kota Bogor mulai dapat diwujudkan melalui koperasi.

"Ini mengubah perilaku PKL menuju hidup tertib, bersih, dan sehat, serta makanan jajanan yang hygiene dan halal. Ini sekaligus mempercepat target Kota Bogor menjadi pusat kuliner sehat," katanya.

Menurut Wayan, untuk mencapai target tersebut diperlukan komitmen pemerintah kota serta semua instansi terkait terutama dalam penataan dan pengembangan PKL pangan mereka.

Wayan menambahkan, PKL dan koperasi sekaligus memiliki peran yang besar bagi Kota Bogor dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

"Penataan dan pengembangan PKL juga dinyatakan berhasil apabila terjadi peningkatan status dari pedagang informal menjadi pedagang formal serta berkurangnya PKL karena status mereka yang meningkat," kata I Wayan Dipta. (H016)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

IDI ingin pengaduan soal kedokteran sesuai mekanisme

Jakarta (ANTARA News) - Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengimbau seluruh elemen masyarakat dan bangsa untuk menggunakan mekanisme yang sudah ada dalam mengadukan masalah kedokteran, bukannya memanfaatkan saluran ruang publik seperti media massa.

"Ada tiga jalur yang bisa ditempuh bila ada masalah, yaitu etika melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK, disiplin melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI dan hukum melalui polisi," kata Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr Zaenal Abidin di Jakarta, Senin.

PB IDI sangat menyayangkan pernyataan Ketua Komisi IX DPR dr Ribka Tjiptaning pada forum Diskusi Dialektika Demokrasi yang bertempat di Press Room Gedung Nusantara III Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Kamis (7/3).

Saat itu, Ribka menyatakan bahwa dalam banyak hal dan kesempatan dokter lebih jahat dari polisi lalu lintas. Pernyataan itu, menurut PB IDI, bisa memicu ketersinggungan kalangan dokter.

"Kami tidak ingin melakukan pembelaan diri terhadap pernyataan dr Ribka tersebut, tetapi ingin meluruskan permasalahan dan mendudukan persoalan pada posisi yang benar," tuturnya.

Sementara itu, Sekjen PB IDI dr Daeng M Faqih tidak menampik bila ada dokter yang melakukan kesalahan atau bertindak di luar etika. Namun, kata dia, hal itu tidak bisa digeneralisasikan kepada seluruh profesi dokter.

"Kalau memang ada yang seperti itu, lebih baik laporkan MKEK atau MKDI. Jangan diombang-ambingkan di ranah publik melalui media. Kalau seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah tetapi justru melemahkan kualitas layanan tenaga kesehatan," kata Daeng.

Daeng mengatakan sebagai organisasi profesi dokter, IDI akan membela dokter-dokter baik yang terlibat masalah. Sebaliknya, bila ada dokter yang salah, IDI tidak akan segan mengadili dan menjatuhkan sanksi.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung