Dinkes: dua RS resmi mundur dari KJS

 Kartu Jakarta Sehat (ANTARA News)

Dari 76 rumah sakit yang masih melayani pasien KJS, hanya 22 rumah sakit yang milik pemerintah...

Jakarta (ANTARA News) - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyatakan hanya dua rumah sakit (RS) yang telah mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) secara resmi.

"Total semuanya ada 16 rumah sakit. Dua rumah sakit sudah menyatakan mundur secara resmi, namun 14 lainnya baru menyatakan secara lisan saja," kata Kepala Dinkes DKI Jakarta Dien Emmawati di Jakarta, Senin.

Menurut Dien, kedua rumah sakit yang mengundurkan diri tersebut berada di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Dengan adanya pengunduran diri tersebut, sambung Dien, saat ini masih terdapat 76 rumah sakit yang melayani KJS di Ibu Kota.

"Informasi ini diketahui setelah kita mengadakan evaluasi bersama dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta. Rumah sakit yang mengundurkan diri itu semuanya merupakan rumah sakit swasta dan berskala kecil," ujar Dien.

Dien menuturkan 14 rumah sakit yang mengundurkan diri secara lisan itu, antara lain delapan rumah sakit di Jakarta Utara, tiga rumah sakit di Jakarta Barat dan tiga rumah sakit di Jakarta Selatan.

"Dari 76 rumah sakit yang masih melayani pasien KJS, hanya 22 rumah sakit yang milik pemerintah, sedangkan sisanya swasta. Maka dari itu, hal ini akan kita evaluasi dan diskusikan lebih lanjut," tutur Dien.

Dien mengungkapkan pengunduran 16 rumah sakit dari program KJS itu tidak ada hubungannya dengan masalah tunggakan pembayaran. Terlebih, lanjut Dien, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan PT Askes dalam pengelolaan sistem KJS.

"Pelaksanaan program ini sebenarnya sudah cukup seimbang, tapi memang masih ada kekurangannya. Inilah yang kita evaluasi terus. Pengunduran diri ke-16 rumah sakit ini sangat mengganggu pelayanan KJS kepada masyarakat," ungkap Dien.

Dien menambahkan sistem KJS, termasuk pula sistem rujukannya, harus segera dibenahi, karena dikhawatirkan jika semakin banyak rumah sakit yang mengundurkan diri, maka kesehatan warga miskin akan semakin terabaikan. 

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Wajar 16 rumah sakit mundur dari program KJS

Jakarta (ANTARA News) - Mundurnya 16 rumah sakit di Jakarta dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai wajar oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf.

Dia mengemukakan berdasarkan UU Rumah Sakit setiap rumah sakit berhak untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dan juga mendapatkan imbalan jasa atas pelayanan yang diberikannya.

"Dan sebagai rumah sakit swasta, sangat wajar apabila mereka memikirkan mengenai keuntungan, walaupun tidak boleh melupakan fungsi sosialnya dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu," kata Nova Riyanti di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Dia mengemukakan  tidak bijak jika ada pihak yang  langsung menyalahkan 16 rumah sakit tersebut.

"Dan menuding mereka hanya berpikir untung belaka," kata politisi Partai Demokrat itu.

KJS, katanya, sering disebut sebagai miniatur dari pelaksanaan jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2014.

"Kekuatan dan kelemahan dari program KJS kurang-lebih merupakan gambaran dari kekuatan dan kelemahan dari program BPJS Kesehatan mendatang," kata dia.

Nova Riyanti mengharapkan setiap permasalahan yang timbul dari program KJS dikaji secara seksama agar   menjadi bahan pembelajaran menuju beroperasinya BPJS Kesehatan.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Sejumlah RS mundur dari program KJS

 Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (ANTARA /Rafiudddin Abdul Rahman)

Ada sebelas RS yang mengundurkan diri dari program ini. Mereka menyatakan sudah tidak sanggup lagi melayani jumlah pasien yang terus bertambah tiap bulan,"

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah rumah sakit (RS) mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada November 2012 lalu.

"Ada sebelas RS yang mengundurkan diri dari program ini. Mereka menyatakan sudah tidak sanggup lagi melayani jumlah pasien yang terus bertambah tiap bulan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Basuki, selanjutnya Pemprov DKI akan mengevaluasi sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG) yang selama ini diterapkan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).

"Selain itu, premi kesehatan KJS sebesar Rp23.000 per orang tiap bulan juga akan kita evaluasi lagi. Karena angka ini lebih besar dibandingkan hitungan premi BPJS sebesar Rp22.800 dan juga pemerintah pusat sebesar Rp15.700," ujar Basuki.

Selama ini, Basuki mengaku masih bimbang ketika menetapkan premi sebesar Rp23.000 per orang tiap bulan. Secara pribadi, Basuki menilai seharusnya premi kesehatan untuk masyarakat ibukota adalah Rp50.000 per orang tiap bulan.

"Kita akan panggil dan evaluasi semua pihak yang terlibat dalam sistem INA CBG dan penetapan angka premi. Kita tidak ingin BPJS Kesehatan Indonesia tidak berjalan akibat premi sebesar Rp23.000 itu," tutur Basuki.

Oleh karena itu, Basuki meminta seluruh pihak RS yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak tergesa-gesa mengundurkan diri dari program KJS karena masih dilakukan evaluasi dan penghitungan ulang.

"Kita minta supaya RS tidak langsung memutuskan kerja sama dengan Pemprov DKI dan menyatakan mundur dari program KJS. Proses evaluasi ini kemungkinan akan memakan waktu sekitar dua bulan. Jadi, mohon bersabar dulu," tambah Basuki.

(R027/Z002)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Anggota DPR soroti 16 RS mundur dari program KJS

 Anggota DPR Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah Djatiutomo (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Untuk 16 Rumah Sakit yang menolak penyelenggaraan KJS, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Rumah Sakit. Kemenkes harus cepat meresponnya,"

Jakarta (ANTARA News) - Mundurnya 16 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS), harus segera direspon dengan cepat oleh Kementerian Kesehatan.  "Untuk 16 Rumah Sakit yang menolak penyelenggaraan KJS, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Rumah Sakit. Kemenkes harus cepat meresponnya," kata anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatullah di Jakarta, Minggu.

Dirinya akan mencari tahu sebab dari mundurnya 16 rumah sakit tersebut dari program KJS. "Saya pribadi akan meneliti lebih lanjut alasan penolakan oleh 16 Rumah Sakit tersebut," kata Poempida.

Menurut dia, program KJS tidak hanya dari basis biaya iuran per kapitasi saja, namun juga, paket biaya pelayanan kesehatan yang harus di-cover dalam program tersebut. "Karena jelas berbagai biaya di Jakarta tidak mungkin dapat disamakan dengan standar di luar Jakarta," sebut politisi Golkar itu.

Selain itu, dalam konteks memperbaiki pelayanan kesehatan, jangan terjadi pelayanan kesehatan yang asal-asalan dikarenakan paket biaya pelayanan kesehatan yang masih rendah tadi. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera mengatur standar pelayanan minimal yang harus dicapai oleh rumah sakit, puskesmas, klinik sampai praktek dokter.

"Standar Pelayanan Minimal harus jelas termaktub dalam suatu Peraturan Pemerintah yang merupakan amanat UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," ujar Poempida.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal, akan mudah mengukur paket biaya pelayanan kesehatan yang mumpuni sebagai persiapan implementasi BPJS Kesehatan di awal tahun 2014 mendatang.

"Dengan PP tersebut, 'rewards' dan 'punishment' dalam konteks pengawasan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan sesuai standar yang diinginkan," kata Poempida.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © 2013

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung