Surakarta segera miliki "Pojok ASI"

Solo (ANTARA News) - Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, akan membangun ruang Pojok ASI di sejumlah tempat umum sebagai fasilitas bagi para ibu untuk menyusui bayinya.

"Kebijakan itu sekaligus untuk merealisasikan target Solo sebagai Kota Layak Anak pada 2015," kata Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo di Solo, Senin.

Ia mengatakan Pojok ASI yang ada saat ini bisa dihitung dengan jari, seperti di Terminal Bus Tirtonadi, dan nantinya akan diperbanyak seperti di tempat-tempat pelayanan umum.

Ia mengatakan tempat-tempat umum yang akan dibangun Pojok ASI di antaranya pasar tradisional, tempat pelayanan umum di kantor kecamatan, dan kantor kelurahan.

"Pojok ASI tersebut akan dibangun di 51 kantor kelurahan, lima kecamatan, 43 pasar dan fasilitas umum lainnya. Pembuatan Pojok ASI ini bagian kepedulian Pemkot Surakarta sebagai kota layak anak. Sehingga kami akan mengusulkan masing-masing kantor palayanan harus ada Pojok ASI," katanya.

Rudy mengatakan satu ruang pojok asi diperkirakan memerlukan dana Rp10-20 juta sehingga total keseluruhan menelan dana sekitar Rp1 miliar.

Pembuatan ruang pojok asi ini didasari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Artinya, jika sudah ada aturan pusat, Pemkot harus memenuhinya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Pemkot Surakarta Siti Wahyuningsih mengatakan pembuatan pojok asi di lingkungan Pemkot Solo perlu dukungan aturan seperti peraturan Wali Kota (Perwali). Dengan aturan dan landasan hukum yang jelas, mudah merealisasikan pembentukan pojok asi di kota Solo. 

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

BPK: program Jamkesmas miliki sejumlah kelemahan

 

Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dari 66 rumah sakit yang diperiksa, hanya satu RSUD yang telah efektif dalam mengelola pelayanan obat pada instalasi farmasi,"

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di 33 provinsi seluruh Indonesia.

"BPK menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan," ujar Ketua BPK RI Hadi Poernomo di Jakarta, Selasa.

Hadi mengatakan, kelemahan tersebut antara lain belum adanya database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tidak dilakukan dengan baik serta adanya perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.

Kemudian, ia melanjutkan, terdapat risiko masyarakat miskin belum memperoleh pelayanan kesehatan gratis karena tidak tercakup dalam program Jamkesmas dan Jamkesda.

"Selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas yang belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jamkesmas pada 2010 dan 2011," ujarnya.

Menurut dia, kelemahan tersebut dapat menganggu tujuan program Jamkesmas dan Jamkesda untuk memenuhi hak masyarakat miskin yang tidak mampu, sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 H dan UU nomor 23 Tahun 1992.

Sementara, hasil pemeriksaan BPK terkait pelayanan kesehatan masyarakat pada beberapa rumah sakit milik pemerintah juga menemukan adanya ketidakefisienan dalam hal perbekalan farmasi dan standar pelayanan.

"Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dari 66 rumah sakit yang diperiksa, hanya satu RSUD yang telah efektif dalam mengelola pelayanan obat pada instalasi farmasi," kata Hadi.

Hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi yang tidak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi yang belum memenuhi tujuan setiap tahapan.

"Selain itu, masih ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan yang tidak sesuai standar sehingga pelayanan tidak optimal," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau sehingga rumah sakit umum harus berbenah untuk meningkatkan pelayanan dengan lebih efektif.

"Dengan demikian, sudah semestinya tidak ada masyarakat yang tidak dapat dilayani dengan baik oleh rumah sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah," ujar Hadi.

Saat ini, berdasarkan data 2012, pemerintah telah memiliki sebanyak 627 unit rumah sakit di seluruh Indonesia. (S034/Z002)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung