Jokowi minta penerima KJS minta rujukan ke puskesmas

 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan Kartu Jakarta Sehat (KJS) kepada warga di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5). Pada pembagian tahap kedua ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membagikan 1.733.991 kartu KJS yang dilengkapi dengan chip yang mampu menyimpan data pasien. (ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan)

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi membagikan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, Selasa.

Kepada warga yang berjubel ingin memperoleh KJS, Jokowi berpesan agar warga meminta rujukan terlebih dahulu ke puskesmas.

"Ke puskesmas dulu ya Ibu, Bapak," kata Jokowi di Puskesmas Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa.

Penggunaan rujukan dari puskesmas ini, menurutnya bisa menekan lonjakan pasien pengguna KJS di rumah sakit. Puskesmas berhak memutuskan untuk memberikan rujukan atau tidak. Alasan itu juga yang membuat Jokowi memilih Puskesmas sebagai tempat pembagian KJS secara simbolis.

"Karena enggak penting lokasi di mana yang penting bisa disalurkan," kata Jokowi.

Dia melanjutkan bahwa kartu tersebut bisa diambil kapan saja di Puskesmas yang sudah ditunjuk.

"Tapi makin cepat makin bagus," katanya.

Sebelumnya Jokowi juga membagikan KJS secara simbolis di Puskesmas Kecamatan Koja. Total kartu yang akan dibagikan oleh Jokowi mencapai 1.733.991 kartu.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Jokowi minta sistem rujukan KJS diperbaiki

Ilustrasi - Sistem Rujukan Online KJS Seorang pasien rawat inap menunjukan surat rujukan khusus pemegang kartu jakarta sehat (KJS) di RSUD Tarakan. (FOTO ANTARA/Zabur Karuru) ()

Sistem rujukan KJS ini memang harus kita evaluasi secara berkala...

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta sistem rujukan bagi pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) diperbaiki untuk pelayanan ke depan.

"Puskesmas merupakan pintu gerbang dalam sistem rujukan KJS. Jadi harus dapat memberikan rujukan yang tepat kepada semua pasien KJS," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Jokowi, sistem rujukan sebaiknya terdiri dari tiga tahapan, yaitu mulai dari puskesmas, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) hingga rumah sakit swasta.

"Sistem rujukan harus dirancang secara bertahap karena tidak semua penyakit bisa disembuhkan di puskesmas, sehingga harus dirujuk ke RSUD. Kalau masih tidak bisa ditangani juga, dirujuk ke swasta," ujar Jokowi.

Begitu juga sebaliknya, sambung Jokowi, sistem rujukan tersebut harus diperbaiki sedemikian rupa, sehingga pasien yang bisa ditangani di puskesmas tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit.

Setelah sistem rujukan itu diterapkan, Jokowi menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan mengevaluasi sistem tersebut secara rutin.

"Sistem rujukan KJS ini memang harus kita evaluasi secara berkala, sehingga kalau ada puskesmas memberikan rujukan yang tidak tepat, kita bisa mengetahuinya dan segera kita ambil tindakan," tutur Jokowi.

Dengan perbaikan sistem rujukan, Jokowi menambahkan, rumah sakit dapat menolak pasien tanpa rujukan dari puskesmas, kecuali jika pasien tersebut dalam keadaan gawat darurat, misalnya sakit parah atau mengalami kecelakaan.

(R027)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Anggota DPR: sistem rujukan RS tidak jelas

Sistem rujukan yang ada memberi peluang bagi rumah sakit untuk melepas tanggung jawab...

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh mengatakan sistem rujukan yang sekarang tidak jelas memberi peluang bagi rumah sakit untuk melepas tanggung jawabnya.

"Sistem rujukan yang ada memberi peluang bagi rumah sakit untuk melepas tanggung jawab karena tidak jelas basis tahapannya," ujar Poempida di Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, sambung dia, tidak mengherankan terjadi kasus seperti yang dialami oleh Ana Mudrika (15) yang meninggal pada hari Sabtu (9/3) karena ditolak empat rumah sakit akibat keterbatasan kamar yang tersedia.

Sebelumnya, kasus serupa juga menimpa bayi Dera yang meninggal pada pertengahan Februari. Dera meninggal setelah ditolak delapan rumah sakit.

"Selain itu, juga karena adanya lonjakan pasien yang berobat di rumah sakit," ujarnya.

Poempida menambahkan, hingga saat ini, Kementerian Kesehatan tidak juga menciptakan pelayanan yang menyeluruh sehingga tidak jelas siapa penanggung jawab pasien.

Masalah pelayanan tersebut, kata dia, seharusnya dibuat peraturan pemerintah yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sampai saat ini, PP tersebut tidak ada.

DPR dalam waktu dekat, kata Poempida, akan mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan. Dalam raker tersebut, DPR akan menegaskan perlunya PP tersebut.

(*)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung