129 tenaga kesehatan teladan dapat penghargaan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi pada Kamis memberikan penghargaan kepada 129 tenaga kesehatan teladan dari 33 provinsi atas prestasi mereka dalam menjalankan tugas.

"Tenaga kesehatan layak disebut pahlawan bangsa, pahlawan kemanusiaan dan pahlawan kesehatan karena telah berusaha sungguh-sungguh mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia yang sebaik-baiknya," kata Nafsiah dalam sambutannya.

Penghargaan itu diberikan kepada dokter (dokter/dokter gigi), tenaga keperawatan (bidan/ perawat), tenaga kesehatan masyarakat (sanitarian, epidemiolog, entomolog, penyuluh kesehatan, asisten apoteker, analis laboratorium) dan tenaga gizi (nutrisi/dietetik).

Mereka mendapatkan plakat dan piagam penghargaan, satu komputer jinjing serta tabungan dari BNI 46.

Selain itu mereka juga akan menghadiri upacara penaikan peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara dan melakukan ramah tamah dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya yakin dan percaya, bahwa prestasi ini dicapai berkat kerja keras, kerja cerdas, komitmen dan dedikasi pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya," kata Menteri Kesehatan.

Menteri Kesehatan menekankan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam pembangunan kesehatan.

Ia mengingatkan semua pihak untuk mendorong Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan mengutamakan upaya promotif-preventif dan pemberdayaan masyarakat.

"Selain itu juga perlu mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) agar masyarakat tidak mudah sakit dan memberikan perhatian khusus pada pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)," katanya.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Tingkatkan Mutu, Tenaga Kesehatan Daerah Dapat Pelatihan Jarak Jauh

Jakarta, Tenaga kesehatan di berbagai provinsi di Indonesia kini tidak perlu lagi jauh-jauh
datang ke Jakarta guna mendapatkan pelatihan kesehatan. Karena kini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mendirikan Unit Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh bagi SDM kesehatan di provinsi-provisi di Indonesia yang berbasis Teknologi Informasi dan Telekomunikasi.

"Dengan adanya pelatihan jarak jauh seperti ini, para perawat dan tenaga medis lainnya yang murah senyum dan melayani dengan tulus itu bisa meningkatkan mutunya, bisa punya sertifikat juga," tutur Menteri Kesehatan RI, dr. Nasfiah Mboi, Sp.A, MPH.

Hal tersebut disampaikannya pada peresmian Unit Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh, di lantai 8 gedung Badan Pendidikan dan Pembelajaran Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jl Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2013).

Tenaga kesehatan di Indonesia dengan jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi Diploma I banyak yang belum memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan Diploma III melalui program reguler. Ini terutama terjadi di daerah tertinggal, perbatasan dan daerah yang bermasalah kesehatan.

Hal itu tentunya menjadi tantangan bagi Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan mutu para tenaga kesehatan tersebut agar dapat melayani lebih baik lagi. "Karena itu, perlu terobosan-terobosan, termasuk dengan pelaksanaan pelatihan jarak jauh (PJJ), agar pelatihan dapat diikuti oleh seluruh SDM Kesehatan, baik struktural maupun fungsional, tanpa hambatan geografi, waktu, atau sumber daya," ujar Menkes.

Menurutnya, hal ini dilakukan agar SDM Kesehatan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang terkini, serta benar-benar dapat bersikap dan berperilaku profesional dalam memberikan layanan. Pembelajaran jarak jauh ini sudah dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan.

"Kita harap selain di sini (Jakarta) menjadi pusat dan dikembangkan modul-modul semua topik sesuai permintaan daerah, juga kita harapkan masing-masing provinsi dikembangkan lagi pusat-pusat seperti ini. Agar di tingkat provinsi dapat menyelenggarakan PJJ kepada teman-teman sampai ke tingkat puskesmas," kata
Nafsiah.

Pelatihan ini dapat diikuti oleh semua perawat, bidan yang sudah bekerja dan belum memperoleh kualifikasi DIII. Setelah melakukan PJJ, peserta akan melakukan ujian yang terdiri dari Test Obyektif dan Uji Kompetensi. Peserta akan mendapatkan sertifikat dan lulus DIII.

Dalam pelatihan ini, biaya yang diperlukan hanya untuk biaya internet. Sementara peserta hanya melakukan 40 persen tatap muka dan 60 persen belajar mandiri.

(vit/vit)

Sumber Detik

Alat Kesehatan Bandung

Setiap Tenaga Kesehatan di Daerah Bisa Ikut Pelatihan Jarak Jauh

Jakarta, Pelatihan Jarak Jauh atau PJJ merupakan sebuah upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kesehatan di Indonesia, khususnya untuk daerah terpencil, perbatasan, kepulauan dan daerah dengan masalah kesehatan.

Tidak hanya untuk perawat dan bidan, pelatihan ini juga diharapkan dapat membantu para dokter di daerah terpencil yang butuh pendidikan agar dapat lulus uji kompetensi dokter di Indonesia sehingga dapat melayani pasien lebih baik lagi.

"Tidak ada batasan umur untuk mengikuti PJJ ini, semua bisa ikut dan tenaga kerja yang sudah lama bekerja dapat mengikutinya. Asal punya keinginan," tutur Menteri Kesehatan RI, dr. Nasfiah Mboi, Sp.A, MPH

Hal tersebut disampaikannya pada peresmian Unit Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh, di lantai 8 gedung Badan Pendidikan dan Pembelajaran Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2013).

Menteri Kesehatan menambahkan, prioritas peserta pelatihan jarak jauh adalah para bidan dan perawat yang sudah bertahun-tahun melayani, akan tetapi belum mendapatkan sertifikasi D3.

Sejak dilaksanakannya pada tahun 2012, Pelatihan Jarak Jauh ini sudah menghasilkan 140 peserta didik yang ikut serta. Dari 4 provinsi yaitu NTT, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan.

Menteri Kesehatan juga menambahkan, bahwa ada 3 poin utama yang menjadi target peningkatan mutu tenaga kesehatan, antara lain:

1. Meningkatkan mutu perawat dan bidan yang sekarang belum berpendidikan D3.
2. Para dokter yang belum lulus uji kompetensi.
3. Para Kepala Dinas Kesehatan kabupaten kota yang membutuhkan sertifikasi atau pendididikan dan pelatihan untuk bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

(mer/vta)

Sumber Detik

Alat Kesehatan Bandung

Pemerintah buka 3.000 formatur CPNS tenaga dokter

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan pemerintah membuka 3.000 formatur CPNS bagi tenaga dokter yang dipersiapkan menjelang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2014.

"Bertepatan dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, formasi-formasi yang disebarkan di daerah terpencil dan pedesaan itu diharapkan bisa terpenuhi," kata Agung Laksono usai Rakor Lintas Sektor dan Evaluasi Pengembangan Tenaga Kesehatan Menjelang Penyelenggaraan BPJS 2014, di Jakarta, Senin.

Menurut Agung, tenaga dokter sangat dibutuhkan menjelang beroperasinya BPJS kesehatan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menambahkan tenaga dokter akan diangkat menjadi CPNS setelah dilakukan seleksi tertulis dan seleksi administrasi lainnya.

Dia mengatakan, idealnya ada 40 dokter, 11 dokter gigi dan sembilan dokter spesialis per 100.000 penduduk. Sementara untuk perawat dan bidan, 117 dan 75 bidan per 100.000 penduduk.

"Jumlah yang sekarang mencukupi tetapi distribusinya kurang merata, karena sebagian besar dokter masih bertugas di kota-kota besar," katanya.

dia menambahkan, hingga Juni 2013 pemerintah sudah menambah 1.464 tenaga kesehatan.

Data Kemenkes menyebutkan saat ini dari 9.510 puskesmas yang ada, 14,7 persen di antaranya tidak memiliki dokter dan 16,76 persen tidak memiliki tenaga kesehatan seperti bidan atau perawat.

Berdasarkan pemetaan, daerah yang kekurangan dokter dan tenaga kesehatan sebagian besar di Indonesia bagian Timur.

(W004/N005)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Tenaga medis belum pandang penting paliatif

Jakarta (ANTARA News) - Beberapa tenaga medis masih belum memandang penting perawatan paliatif, demikian salah satu anggota tim perawat Rumah Rachel, Susi Susilawati.

"Ada paradigma bahwa paliatif selalu berkaitan dengan kematian dan kalau pasien meninggal adalah sebuah kegagalan dokter atau perawat dalam menjalankan tugas," kata Susi  di Jakarta, Selasa.

Padahal, menurut dia, tujuan paliatif adalah meningkatkan kualitas hidup pasien.

"Kematian adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan dan keberhasilan dari tugas perawat dan dokter sebenarnya bukan dari kesembuhan pasien tapi bagaimana pasien berhasil melalui penyakitnya," kata Susi.

Pasien tidak cukup hanya dirawat menggunakan teknik kuratif dengan obat-obatan, tetapi juga bentuk perhatian yang kadang diabaikan keluarga dan kerabat pasien.

Perawatan paliatif adalah perawatan berkesinambungan demi membuat kualitas hidup pasien lebih baik, alih-alih menyembuhkan penyakit.

Sayang, hingga kini perawatan paliatif jarang dipraktikkan dan kurang populer di Indonesia.

Yayasan Rumah Rachel adalah salah satu sistem penyelenggara jasa kesehatan paliatif. Para perawat di rumah sakit rujukan dilatih mengenali pasien yang tak lagi bisa disembuhkan dan segera merujuknya ke Yayasan Rumah Rachel untuk mendapatkan perawatan paliatif.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Pacitan kekurangan tenaga dokter

Ilustrasi Dokter (hivehealthmedia.com)

Jumlah dokter gigi juga kurang, idealnya satu puskesmas satu dokter gigi

Pacitan (ANTARA News) - Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, hingga saat ini masih kekurangan sekitar 137 tenaga dokter memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi penduduk setempat yang mencapai 540 ribu jiwa.

"Secara kuantitas, jumlah tenaga dokter di Pacitan memang belum ideal, tapi hal itu tidak sampai menggangu proses layanan kesehatan secara keseluruhan," kata Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sumberdaya Dinas Kesehatan Pacitan Ari Priyambodo, Senin.

Ia menjelaskan, saat ini jumlah tenaga dokter yang tersedia di sentra-sentra layanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas baru ada sebanyak 79 orang. Jumlah itu diakuinya masih terlalu sedikit dibanding kebutuhan ideal, yakni sebanyak 216 tenaga dokter.

"Satu dokter itu asumsinya melayani 2.500 orang, kalau tenaga dokter yang ada baru 79, itu berarti satu dokter harus melayani 6.835 orang," jelasnya.

Ditegaskan Ari, pemerintah daerah memiliki perencanaan jelas untuk memenuhi rasio kebutuhan tenaga dokter tersebut, namun pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap di antaranya melalui rekrutmen CPNS maupun pegawai tidak tetap (PTT).

Namun, ia memastikan proses rekrutmen tersebut tidak bisa langsung dalam jumlah banyak. Tahun ini saja jumlah ajuan dokter PTT hanya satu orang.

"Kalau dua tahun ini (memenuhi jumlah dokter) sepertinya belum bisa, tiga tahun terakhir saja tidak ada rekrutmen CPNS di Pacitan," ujar Ari yang menyebutkan bahwa daerahnya juga kekurangan dokter gigi.

Meski tak banyak berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan, katanya, terbatasnya tenaga dokter membuat alokasi penempatan pada Puskesmas belum terpenuhi, khususnya puskesmas dengan layanan rawat jalan maupun rawat inap, sebab puskesmas dengan fasilitas rawat jalan dibutuhkan dua orang dokter, sementara fasilitas rawat inap butuh tiga dokter.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung