Konsil Kedokteran terima 126 pengaduan masyarakat

Sejumlah tenaga medis menangani seorang pasien anak di ruang Instalasi Gawat Darurat RSUP dr Kariadi Semarang, Jawa tengah, Rabu (15/8). (FOTO ANTARA/R Rekotomo)

... 46 persen laporan itu si dokter sudah dikenai hukuman... "

Jakarta (ANTARA News) - Konsil Kedokteran Indonesia dalam dua tahun terakhir ini setidaknya menerima 126 pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan malpraktek serta disiplin dokter dan dokter gigi yang ada di seluruh daerah.

"Jumlah laporan cenderung meningkat dan dari pengaduan yang masuk 46 persen laporan itu si dokter sudah dikenai hukuman," kata Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) ,Menaldi Rasmin, kepada pers, di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikan usai dirinya bersama sejumlah pengurus KKI melaporkan kepada Wakil Presiden Boediono terkait keberadaan dan kinerja KKI yang dibentuk sesuai dengan UU Nomor 29/2004 tentang Praktik Kedokteran.

KKI bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Dikatakan, KKI memiliki tugas melakukan perlindungan kepada masyarakat serta melakukan pembinaan profesi, juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

Menurut Rasmin, dari pengaduan masyarakat kepada KKI semuanya pasti ditindaklanjuti dan hukuman yang diberikan bisa berupa peringatan tertulis atau dibekukan sementara surat tanda registrasi (STR).

"Pencabutan STR bisa sementara dan bisa tetap," katanya.

Dikatakan pihaknya akan sangat hati-hati dalam menyikapi pengaduan masyarakat sehingga pengambilan keputusan biasanya berlangsung sangat lama mengingat saat melakukan pemeriksaan sangat rinci.

"Setiap pengaduan yang masuk ke KKI tidak bisa dicabut atau ditarik lagi, sekalipun antara pasien dan dokter sudah ada damai. Ini disebabkan soal disiplin dan harga diri profesi," katanya.

Dalam kesempatan bertemu dengan wakil presiden, pihaknya juga menyampaikan kondisi sejumlah dokter di daerah terpencil yang banyak tidak mendapat perhatian dan gajinya seringkali terlambat beberapa bulan.

"Wapres tadi juga memberikan perhatian soal keberadaan dokter yang ada di daerah terpencil dan harus menjadi perhatian serta dicarikan solusinya," kata Rasmin.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

IDI ingin pengaduan soal kedokteran sesuai mekanisme

Jakarta (ANTARA News) - Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengimbau seluruh elemen masyarakat dan bangsa untuk menggunakan mekanisme yang sudah ada dalam mengadukan masalah kedokteran, bukannya memanfaatkan saluran ruang publik seperti media massa.

"Ada tiga jalur yang bisa ditempuh bila ada masalah, yaitu etika melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK, disiplin melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI dan hukum melalui polisi," kata Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr Zaenal Abidin di Jakarta, Senin.

PB IDI sangat menyayangkan pernyataan Ketua Komisi IX DPR dr Ribka Tjiptaning pada forum Diskusi Dialektika Demokrasi yang bertempat di Press Room Gedung Nusantara III Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Kamis (7/3).

Saat itu, Ribka menyatakan bahwa dalam banyak hal dan kesempatan dokter lebih jahat dari polisi lalu lintas. Pernyataan itu, menurut PB IDI, bisa memicu ketersinggungan kalangan dokter.

"Kami tidak ingin melakukan pembelaan diri terhadap pernyataan dr Ribka tersebut, tetapi ingin meluruskan permasalahan dan mendudukan persoalan pada posisi yang benar," tuturnya.

Sementara itu, Sekjen PB IDI dr Daeng M Faqih tidak menampik bila ada dokter yang melakukan kesalahan atau bertindak di luar etika. Namun, kata dia, hal itu tidak bisa digeneralisasikan kepada seluruh profesi dokter.

"Kalau memang ada yang seperti itu, lebih baik laporkan MKEK atau MKDI. Jangan diombang-ambingkan di ranah publik melalui media. Kalau seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah tetapi justru melemahkan kualitas layanan tenaga kesehatan," kata Daeng.

Daeng mengatakan sebagai organisasi profesi dokter, IDI akan membela dokter-dokter baik yang terlibat masalah. Sebaliknya, bila ada dokter yang salah, IDI tidak akan segan mengadili dan menjatuhkan sanksi.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung