Askes layani pemegang Kartu Jakarta Sehat

Jakarta, 1/4 (Antara) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani perjanjian kerja sama terkait pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dengan PT Askes (Persero).

"Mulai hari ini Askes sudah mulai ikut mengelola pelayanan KJS, baik di puskesmas maupun rumah sakit di Jakarta," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Basuki, sasaran KJS adalah masyarakat miskin, rentan miskin dan warga yang bersedia memanfaatkan puskesmas atau fasilitas ruang rawat inap kelas tiga di rumah sakit.

"Untuk sementara, mungkin sekitar satu bulan, pengelolaan KJS masih belum sepenuhnya dilakukan oleh Askes. Jadi, masih didampingi oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta," ujar Basuki.

Total peserta dalam program KJS adalah sebanyak 1,2 juta jiwa. Peserta KJS dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan di sebanyak 341 puskesmas dan 132 rumah sakit di Jakarta.

Pihak Askes menambahkan premi yang diterima oleh setiap peserta KJS setiap bulan adalah sebesar Rp23.000 dan dengan total anggaran mencapai Rp1,2 triliun.

(R027)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Askes tegaskan pelayanan kesehatan berjenjang tak berjalan

Pelayanan kesehatan berjengjang harus diedukasi ke semua masyarakat, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan-red) akan jadi kesempatan untuk mulai menggunakan metode itu,"

Jakarta (ANTARA News) - PT Askes (Persero) mendorong edukasi mengenai pelayanan kesehatan berjenjang yang selama ini tidak berjalan efektif.

"Pelayanan kesehatan berjengjang harus diedukasi ke semua masyarakat, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan-red) akan jadi kesempatan untuk mulai menggunakan metode itu," kata Direktur Utama Askes Fachmi Idris di sela-sela acara Sosialiasi SJSN dan KJS Kepada Rumah Sakit se-DKI Jakarta di Jakarta, Kamis.

Pelayanan kesehatan yang ada saat ini kata dia, masih belum sesuai dengan konsep berjenjang yang dimulai dari peran pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai penjaga gerbang (gatekeeper) sebelum masuk ke tingkat selanjutnya (rumah sakit).

Fachmi mengatakan saat ini, sistem rujukan langsung ke rumah sakit besar banyak dilakukan oleh masyarakat. Padahal, seharusnya masyarakat berobat terlebih dahulu ke puskesmas untuk kemudian mendapatkan rujukan ke rumah sakit jika sakitnya parah.

"Seharusnya berobat dulu ke puskesmas, baru dirujuk. Tapi nyatanya terbalik, dirujuk dulu, makanya rumah sakit penuh, dan ada isu tenaga kerja kita kurang," katanya.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengungkapkan harus ada sistem efektif yang bisa memfasilitasi masyarakat untuk berobat, bukan memberikan pengobatan gratis langsung di rumah sakit.

Menkes juga mengkritik implementasi sistem rujukan yang masih dinilai prematur sehingga mengakibatkan banyak pasien yang tidak tertangani, bahkan hingga meninggal dunia.

Sistem yang efektif menurut Menkes, adalah yang seperti asuransi, dibayar saat sehat untuk persiapan penanganan kala sakit.
(A062/Z003)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung