RS Sumber Hidup fokus layani masyarakat miskin

Ambon (ANTARA News) - Rumah Sakit Sumber Hidup Ambon fokus melayani masyarakat miskin di ibu kota Provinsi Maluku itu dengan membenahi aspek pelayanan kesehatan.

Direktur RS Sumber Hidup Ambon Hesiana Huliselan, di Ambon, Kamis, mengatakan rumah sakit yang didirikan 6 Juni 1946 tersebut berawal dari RS bersalin, kemudian berkembang menjadi rumah sakit swasta.

"Karena rumah sakit ini merupakan RS swasta terbesar di Maluku, maka kami fokus memberikan pelayanan terbaik," katanya.

Hesiana mengatakan, pihaknya menyediakan tempat tidur untuk masyarakat miskin yang rawat inap sebanyak 24 unit.

"Jumlah tempat tidur tersebut melebihi kuota rumah sakit swasta untuk melayani warga miskin berobat jalan maupun rawat inap," katanya.

Menurut dia, aturan yang berlaku setiap RS wajib menyiapkan 30 persen untuk masyarakat miskin, dan rumah sakit ini melebihi persentase tersebut, yakni dari 40 tempat tidur, 24 di antaranya disiapkan untuk masyarakat miskin.

Ia menjelaskan, pihaknya terus melakukan pembenahan untuk menyambut program pengobatan gratis yang merupakan bagian dari sistem jaminan kesehatan sosial nasional.

Program sistem jaminan kesehatan nasional yakni semua asuransi dilebur menjadi satu dan dikelola oleh PT Asuransi Kesehatan (Askes).

"Kami berupaya melayani sistem jaminan kesehatan nasional tersebut karena seluruh RS akan melayani pengobatan gratis dan kita sudah harus siap menyambut program tersebut," katanya.

Hesiana menambahkan, untuk mewujudkan pelayanan terbaik pihaknya juga melakukan pelatihan kepada tenaga perawat dan menyiapkan fasilitas pendukung seperti alat pacu jantung dan CT Scan.

"Walaupun RS Sumber Hidup merupakan RS swasta, tetapi kami selalu mendapatkan fasilitas pendukung dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku maupun lembaga kesehatan lainnya," katanya.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Legislator tegaskan RSUD tidak boleh jadi sumber PAD

 Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning (ANTARA/Rosa Panggabean)

Kalau rumah sakit milik pemerintah daerah dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka dipastikan akan dibebani target,"

Kendari (ANTARA News) - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan rumah sakit umum daerah (RSUD) tidak boleh dijadikan salah satu objek pendapatan asli daerah (PAD).

"Kalau rumah sakit milik pemerintah daerah dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka dipastikan akan dibebani target," kata Ribka di Kendari, Rabu.

Ribka yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Banten hadir di Kendari bersama Ketua DPP PDIP Bidang Perempuan dan anak Irianti Sukamdani, Ketua DPP PDIP Bidang Pertanian, Perikanan dan kelautan Mindo Sianipar dalam serangkaian rapat koordinasi bersama bakal calon legislatif PDIP.

Peringatan tidak mengejar pendapatan dari pelayanan rumah sakit pemerintah daerah bukan semata-mata gagasan dari komisi IX DPR RI tetapi sudah diatur dalam undang-undang.

"Imbauan agar tidak mengomersilkan rumah sakit pemerintah daerah bukan arogansi dari saya selaku ketua komisi IX DPR RI tetapi sejalan dengan konstitusi. Hal ini sudah diundangkan untuk dipatuhi para pihak terkait," kata Ribka.

Kepada daerah yang berlatar belakang kader PDIP agar memahami imbauan tidak menjadikan rumah sakit pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah dalam konteks perwujudan pelayanan optimal dan berkeadilan bagi rakyat.

Bahkan, PDIP mengimplementasikan pelayanan rumah sakit tanpa diskriminasi dengan mendirikan rumah sakit Mega Gotong Royong tanpa kelas di sejumlah daerah di Indonesia.

"Idealnya tidak ada klasifikasi kelas I, II,III dan VIP bagi rumah sakit pemerintah. Setiap rakyat yang mendatangi rumah sakit harus mendapatkan pelayanan karena itulah hakekat didirikannya rumah sakit pemerintah," katanya.

(S032/I007)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung