Gubernur DKI: jangan ganggu program kesehatan rakyat

 Program Kartu Jakarta. Sehat Pasien menunggu antrian ketika memeriksa kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta, Kamis (23/5). Pemprov DKI Jakarta memastikan sebanyak 14 rumah sakit batal mengundurkan diri dari Program Jakarta Sehat (KJS), dan hanya dua rumah sakit yang resmi keluar dari program KJS. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memintan semua pihak untuk bersama-sama memastikan program jaminan kesehatan masyarakat di ibukota dapat berjalan dengan baik dan membicarakannya bila ada masalah.

"Kesehatan kan hak rakyat kemudian ada yang ganggu-ganggu , kan ganggu-ganggu itu namanya ngomong lah, diajak bicara tiap menit aja kita siap tiap jam kita buka kok," kata Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin, usai melepas keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke luar negeri.

Ia menambahkan jaminan kesehatan masyarakat hendaknya menjadi perhatian utama termasuk bila ada usulan perbaikan dibicarakan secara bersama-sama untuk menemukan solusi yang tepat.

Gubernur DKI mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penghitungan premi jaminan kesehatan. Secara nasional, katanya jumlah premi mencapai Rp15.000 sementara di DKI Jakarta sudah Rp23.000.

"Belum , masih mengitung kalkulasi, nasional saja Rp15.000 kita sudah Rp23.000 kok, berarti sudah tinggi kalau ada persoalan-persoalan kan hanya teknis lapangan jasa medisnya, khususnya pada operasi tertentu , dikomunikasikan lah dibicarakan, gak usah mundur," paparnya.

Dalam kesempatan itu, ketika ditanya ada rencana DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi, Gubernur DKI mengatakan pihaknya siap menjelaskan mengenai masalah jaminan kesehatan warga ibukota dan adanya beberapa rumah sakit yang mundur dari program itu.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung