Pemerintah siapkan Rp19,3 triliun bayar iuran JKN

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mempersiapkan anggaran sebesar Rp19,3 triliun untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, yaitu peserta JKN fakir miskin dan orang tidak mampu.

"Untuk 2014, kami mempersiapkan anggaran untuk 86,4 juta penduduk yang tergolong PBI di seluruh Indonesia sebesar Rp19,3 triliun dengan index Rp19.225 per orang per bulan selama setahun," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Supriyantoro di Jakarta, Kamis.

Supriyantoro mengatakan bahwa data tersebut masih terus dibenahi agar pembayaran iuran untuk masyarakat yang tergolong PBI semakin akurat dan tepat sasaran.

Menurut Supriyantoro, akurasi data dilakukan di masing-masing daerah di Indonesia, karena dari data 86,4 juta penduduk tersebut terdapat beberapa perubahan keadaan dari penduduk itu sendiri, yang kemudian akan dilegalisir oleh Kementerian Sosial.

"Jadi ada penduduk di daerah yang sudah meninggal dunia dan yang sudah mampu masih tercantum. Maka sedang dilakukan revisi terhadap yang tidak sesuai. Jadi ada mekanisme pergantian dari peserta PBI," ujar Supriyantoro.

Supriyantoro mengemukakan, setiap penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan, dan untuk menjadi peserta, mereka harus membayar iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang terdekat.

Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar, lanjut Supriyantoro, iuran akan dibayarkan pemerintah sebagai PBI, yang penetapannya dilakukan oleh pemerintah, bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI.(*)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Kemkes siapkan pendidikan jarak jauh untuk perawat/bidan

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Kesehatan menyiapkan pelatihan jarak jauh bagi para perawat/bidan yang belum memiliki tingkat pendidikan setara D3 yang dapat diakses para tenaga kesehatan tersebut dari daerah masing-masing.

"Misalnya ada perawat atau bidan yang bekerja di Puskesmas tapi pendidikannya masih di bawah D3 maka untuk mendapatkan ijazah D3, ia bisa mengikuti saja dari Puskesmas. Diakses, diikuti semuanya, ada kuliah dan ada ujiannya," kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi usai peresmian Unit Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh, Badan Pendidikan dan Pembelajaran Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta, Selasa.

Diharapkan dengan pelatihan jarak jauh itu seluruh perawat/bidan akan dapat memiliki ijazah setara D3 untuk memenuhi persyaratan peraturan baru kesehatan.

Menkes mengatakan pelatihan tersebut tidak akan dipungut biaya apapun bagi para perawat/bidan yang telah bekerja namun akan membutuhkan akses internet yang harus disediakan oleh peserta.

"Biayanya hanya biaya untuk internet. Tapi kita sedang kerja sama dengan Kominfo, Pustekkom dan Menteri PDT supaya di daerah-daerah terpencil itu dikembangkan kemungkinan untuk disediakan internet, listrik dan lain sebagainya," ujar Nafsiah.

Sejak dimulai pada tahun 2012, pelatihan jarak jauh itu telah melatih 140 peserta dari empat provinsi yaitu NTT, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan beberapa provinsi lain yang siap menyelenggarakan pelatihan jarak jauh adalah Kaltim dan Gorontalo.

Pelatihan itu disebut Menkes belum dapat dilakukan di seluruh provinsi karena tergantung dari kesiapan sarana baik fisik maupun SDM dari poltekkes setempat.
(A043/N005)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

SIKIB siapkan pengobatan gratis 1.000 warga Bogor

Sejumlah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Jatim, memeriksa warga korban banjir Bengawan Solo di Desa Mulyorejo, Kecamatan Balen, Bojonegoro, Minggu (21/4). (FOTO ANTARA/Aguk Sudarmojo) ()

Rencananya kegiatan bakti sosial SIKIB itu dilakukan pada 30 April 2013,"

Cibinong (ANTARA News) - Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) menyiapkan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis kepada 1.000 warga yang tersebar di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jabar.

"Rencananya kegiatan bakti sosial SIKIB itu dilakukan pada 30 April 2013," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor H Tb Luthfie Syam dalam penjelasan di Cibinong, Ahad.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Perumahan Rakyat (DWP Kemenpera) itu akan dipusatkan di Gedung Gelanggang Olahraga Kecamatan Parungpanjang.

Selain pengobatan gratis, seperti operasi katarak dan operasi bibir sumbing, juga dilakukan sunatan massal.

Menurut Luthfie, sejalan dengan visi dan misi SIKIB, Pemkab Bogor memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program yang digulirkan tersebut, terlebih di Kabupaten Bogor.

Selain akan digelar bakti sosial yang digagas SIKIB bersama Dharma Wanita Persatuan Kemenpera tersebut, pada hari yang sama juga akan dilakukan peresmian rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2012 menjadi layak huni oleh Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz disaksikan Bupati Bogor H. Rachmat Yasin.

Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) 2013 secara simbolis kepada warga Parung Panjang.

Ia menjelaskan, dari data yang ada, pada 2012 Kemenpera telah mengalokasikan bantuan penuntasan RTLH untuk Kabupaten Bogor sebanyak 4.004 unit.

Sedangkan pada 2013, kata dia, Kabupaten Bogor memperoleh kouta sebanyak 1.500 unit RTLH yang tersebar di seluruh Kabupaten Bogor, salah satunya berada di Kecamatan Parung Panjang.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, kata dia, sebagai bentuk pelayanan kesehatan untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat umum terkait penanggulangan kanker, juga akan digelar sosialisasi edukasi penyakit kanker.

Kegiatan itu dilakukan bekerja sama dengan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI).

Dengan rangkaian kegiatan pada 30 April 2013 itu, katanya, akan menjadi hari yang istimewa bagi warga Kecamatan Parung Panjang.

(A035/E005)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung