Tingkatkan Mutu, Tenaga Kesehatan Daerah Dapat Pelatihan Jarak Jauh

Jakarta, Tenaga kesehatan di berbagai provinsi di Indonesia kini tidak perlu lagi jauh-jauh
datang ke Jakarta guna mendapatkan pelatihan kesehatan. Karena kini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mendirikan Unit Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh bagi SDM kesehatan di provinsi-provisi di Indonesia yang berbasis Teknologi Informasi dan Telekomunikasi.

"Dengan adanya pelatihan jarak jauh seperti ini, para perawat dan tenaga medis lainnya yang murah senyum dan melayani dengan tulus itu bisa meningkatkan mutunya, bisa punya sertifikat juga," tutur Menteri Kesehatan RI, dr. Nasfiah Mboi, Sp.A, MPH.

Hal tersebut disampaikannya pada peresmian Unit Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh, di lantai 8 gedung Badan Pendidikan dan Pembelajaran Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jl Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2013).

Tenaga kesehatan di Indonesia dengan jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi Diploma I banyak yang belum memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan Diploma III melalui program reguler. Ini terutama terjadi di daerah tertinggal, perbatasan dan daerah yang bermasalah kesehatan.

Hal itu tentunya menjadi tantangan bagi Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan mutu para tenaga kesehatan tersebut agar dapat melayani lebih baik lagi. "Karena itu, perlu terobosan-terobosan, termasuk dengan pelaksanaan pelatihan jarak jauh (PJJ), agar pelatihan dapat diikuti oleh seluruh SDM Kesehatan, baik struktural maupun fungsional, tanpa hambatan geografi, waktu, atau sumber daya," ujar Menkes.

Menurutnya, hal ini dilakukan agar SDM Kesehatan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang terkini, serta benar-benar dapat bersikap dan berperilaku profesional dalam memberikan layanan. Pembelajaran jarak jauh ini sudah dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan.

"Kita harap selain di sini (Jakarta) menjadi pusat dan dikembangkan modul-modul semua topik sesuai permintaan daerah, juga kita harapkan masing-masing provinsi dikembangkan lagi pusat-pusat seperti ini. Agar di tingkat provinsi dapat menyelenggarakan PJJ kepada teman-teman sampai ke tingkat puskesmas," kata
Nafsiah.

Pelatihan ini dapat diikuti oleh semua perawat, bidan yang sudah bekerja dan belum memperoleh kualifikasi DIII. Setelah melakukan PJJ, peserta akan melakukan ujian yang terdiri dari Test Obyektif dan Uji Kompetensi. Peserta akan mendapatkan sertifikat dan lulus DIII.

Dalam pelatihan ini, biaya yang diperlukan hanya untuk biaya internet. Sementara peserta hanya melakukan 40 persen tatap muka dan 60 persen belajar mandiri.

(vit/vit)

Sumber Detik

Alat Kesehatan Bandung

Setiap Tenaga Kesehatan di Daerah Bisa Ikut Pelatihan Jarak Jauh

Jakarta, Pelatihan Jarak Jauh atau PJJ merupakan sebuah upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kesehatan di Indonesia, khususnya untuk daerah terpencil, perbatasan, kepulauan dan daerah dengan masalah kesehatan.

Tidak hanya untuk perawat dan bidan, pelatihan ini juga diharapkan dapat membantu para dokter di daerah terpencil yang butuh pendidikan agar dapat lulus uji kompetensi dokter di Indonesia sehingga dapat melayani pasien lebih baik lagi.

"Tidak ada batasan umur untuk mengikuti PJJ ini, semua bisa ikut dan tenaga kerja yang sudah lama bekerja dapat mengikutinya. Asal punya keinginan," tutur Menteri Kesehatan RI, dr. Nasfiah Mboi, Sp.A, MPH

Hal tersebut disampaikannya pada peresmian Unit Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh, di lantai 8 gedung Badan Pendidikan dan Pembelajaran Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2013).

Menteri Kesehatan menambahkan, prioritas peserta pelatihan jarak jauh adalah para bidan dan perawat yang sudah bertahun-tahun melayani, akan tetapi belum mendapatkan sertifikasi D3.

Sejak dilaksanakannya pada tahun 2012, Pelatihan Jarak Jauh ini sudah menghasilkan 140 peserta didik yang ikut serta. Dari 4 provinsi yaitu NTT, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan.

Menteri Kesehatan juga menambahkan, bahwa ada 3 poin utama yang menjadi target peningkatan mutu tenaga kesehatan, antara lain:

1. Meningkatkan mutu perawat dan bidan yang sekarang belum berpendidikan D3.
2. Para dokter yang belum lulus uji kompetensi.
3. Para Kepala Dinas Kesehatan kabupaten kota yang membutuhkan sertifikasi atau pendididikan dan pelatihan untuk bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

(mer/vta)

Sumber Detik

Alat Kesehatan Bandung

Menkes minta daerah realisasikan anggaran kesehatan

 Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi (ANTARA/Basri Marzuki)

Saat ini penanggulangan HIV/AIDS sudah terintegrasi dalam MDGs, termasuk dinas kesehatan dalam bagian pencegahan, penanggulangan dan pengobatan, karena itu kepala daerah dapat menganggarkan di APBD sebesar 10 persen untuk kesehatan,"

Medan (ANTARA News) - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meminta kepala daerah segera merealisasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari APBD guna meningkatkan pelayanan kesehatan demi pencapaian Millennium Development Goals (MDGs).

"Saat ini penanggulangan HIV/AIDS sudah terintegrasi dalam MDGs, termasuk dinas kesehatan dalam bagian pencegahan, penanggulangan dan pengobatan, karena itu kepala daerah dapat menganggarkan di APBD sebesar 10 persen untuk kesehatan," katanya di Medan, Jumat.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta dinkes di daerah meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pencapaian MDGs. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk fokus meningkatkan persentase pemberian ASI ekslusif dan menanggulangi penularan AIDS.

Ia mengatakan angka kasus HIV/AIDS dewasa ini cenderung terus mengalami peningkatan, termasuk di Sumatera Utara, karena itu ia berharap semua pihak untuk terus meningkatkan dan menggalakkan upaya preventif promotif agar jangan berperilaku yang berisiko.

"Para pemangku kebijakan terkait harus meningkatkan kerja sama penanganan persoalan AIDS di Sumut. Di Sumut sampai sekarang baru ada 17 kabupaten/kota yang memiliki pelayanan HIV/AIDS, ke depan kalau bisa ini harus ditambah lagi dan tentunya harus mengalokasikan anggaran untuk itu," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga membahas berbagai angka indikator kesehatan di Sumut dan ia secara khusus mengingatkan beberapa indikator yang dianggap perlu mendapat perhatian, di antaranya persentase pemberian ASI eksklusif.

"Pemberian ASI ekskulusif harus mencapai 100 persen atau paling tidak sudah mencapai 80 persen," katanya

Sementara itu, Project Manajer Proyek Global Fund Dinas Kesehatan Sumut Andi Ilham Lubis menyampaikan gambaran kasus HIV/AIDS di provinsi itu terus meningkat dari tahun ke tahun.

Bahkan melalui data yang diperoleh Dinas Kesehatan Sumatera Utara sejak tahun 1994 hingga Maret 2013, jumlah pengidap AIDS mencapai 2.580 orang dan jumlah penderita HIV (+) mencapai 1.417 orang, sehingga total penderita ada sebanyak 3997.

Sampai saat ini kasus HIV/AIDS di Sumut masih cenderung mengalami peningkatan, bahkan sampai Maret 2013, pihaknya menemukan sebanyak 600 kasus di Sumut, namun peningkatan tersebut dikatakan bukan karena tidak adanya penanganan dari pihak Dinkes Sumut.

"Meningkatnya kasus ini bukan karena tidak ada penanganan dari kami. Bahkan sampai saat ini, kami terus berupaya untuk menemukan kasusnya, karena penyakit ini perjalanannya lama sehingga orang-orang HIV itu harus segera di temukan untuk menjalani konseling," katanya. (*)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung