Jokowi minta penerima KJS minta rujukan ke puskesmas

 Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan Kartu Jakarta Sehat (KJS) kepada warga di Puskesmas Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5). Pada pembagian tahap kedua ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membagikan 1.733.991 kartu KJS yang dilengkapi dengan chip yang mampu menyimpan data pasien. (ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan)

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi membagikan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, Selasa.

Kepada warga yang berjubel ingin memperoleh KJS, Jokowi berpesan agar warga meminta rujukan terlebih dahulu ke puskesmas.

"Ke puskesmas dulu ya Ibu, Bapak," kata Jokowi di Puskesmas Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa.

Penggunaan rujukan dari puskesmas ini, menurutnya bisa menekan lonjakan pasien pengguna KJS di rumah sakit. Puskesmas berhak memutuskan untuk memberikan rujukan atau tidak. Alasan itu juga yang membuat Jokowi memilih Puskesmas sebagai tempat pembagian KJS secara simbolis.

"Karena enggak penting lokasi di mana yang penting bisa disalurkan," kata Jokowi.

Dia melanjutkan bahwa kartu tersebut bisa diambil kapan saja di Puskesmas yang sudah ditunjuk.

"Tapi makin cepat makin bagus," katanya.

Sebelumnya Jokowi juga membagikan KJS secara simbolis di Puskesmas Kecamatan Koja. Total kartu yang akan dibagikan oleh Jokowi mencapai 1.733.991 kartu.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

DPR minta Pemkab Bangka Barat tambah dokter

 Surya Chandra Surapaty (ANTARA)

Tenaga dokter belum sebanding dengan jumlah penduduknya, untuk itu perlu kreativitas pemkab setempat agar jumlah tenaga dokter semakin banyak, minimal sesuai perbandingan antara jumlah dokter dengan penduduknya,"

Muntok (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR RI Surya Chandra meminta Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung meningkatkan jumlah tenaga dokter secara intensif demi perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di daerah itu.

"Tenaga dokter belum sebanding dengan jumlah penduduknya, untuk itu perlu kreativitas pemkab setempat agar jumlah tenaga dokter semakin banyak, minimal sesuai perbandingan antara jumlah dokter dengan penduduknya," kata Surya di sela-sela Kunjungan Kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Muntok, Kamis.

Selain memberikan intensif tinggi bagi tenaga dokter, kata dia, dengan memberikan beasiswa bagi warga setempat yang menjadi mahasiswa kedokteran dan mengikatnya agar mengabdikan diri di daerah juga bisa dilakukan untuk menambah jumlah tenaga dokter.

Menurut dia, dua kiat tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat tenaga dokter mengabdikan diri di daerah.

"Kekurangan tenaga dokter ini bukan hanya terjadi di Bangka Barat, namun juga di beberapa daerah lain yang menjadi salah satu kendala dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan," katanya.

Selain itu, menurut dia, Pemerintah sebaiknya segera mengubah pola pendidikan dokter di Indonesia, terutama hal yang terkait biaya pendidikan yang cukup mahal.

Dia mengatakan, mahalnya biaya pendidikan kedokteran di sejumlah perguruan tinggi tidak bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat atau hanya bisa dinikmati segelintir warga.

"Belum lagi biaya pendidikan dokter spesialis yang jauh lebih mahal, mau tidak mau mempengaruhi pengabdian seoroang dokter yang rata-rata tidak mau ditempatkan di daerah dengan alasan penghasilan tidak sebanding dengan biaya pendidikannya," kata dia.

Menurut dia, sistem pendidikian jurusan kedokteran yang memerlukan biaya mahal itu perlu diubah dengan biaya murah atau menjamin biaya pendidikan dokter di seluruh perguruan tinggi.

"Dengan pola seperti itu akan memudahkan pemerintah untuk menerapkan ikatan dinas dan menempatkan dokter ke daerah sehingga jumlah dokter merata," kata dia.

Menurut dia, penyebaran dokter umum dan spesialis yang tidak merata seperti saat ini mempengaruhi pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan diberlakukan per 1 Januari 2014.

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, jumlah dokter di daerah itu sebanyak 45 orang dokter swasta dan pegawai negeri sipil (PNS) yang tersebar di enam kecamatan dengan jumlah tidak merata.

Dengan jumlah penduduk sekitar 200 ribu jiwa, idealnya di daerah ituminimal terdapat sebanyak 70 orang tenaga dokter, dengan penghitungan rasio satu dokter untuk melayani 3.000 orang, namun sampai saat ini masih kurang.
(*)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Menkes minta daerah realisasikan anggaran kesehatan

 Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi (ANTARA/Basri Marzuki)

Saat ini penanggulangan HIV/AIDS sudah terintegrasi dalam MDGs, termasuk dinas kesehatan dalam bagian pencegahan, penanggulangan dan pengobatan, karena itu kepala daerah dapat menganggarkan di APBD sebesar 10 persen untuk kesehatan,"

Medan (ANTARA News) - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meminta kepala daerah segera merealisasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen dari APBD guna meningkatkan pelayanan kesehatan demi pencapaian Millennium Development Goals (MDGs).

"Saat ini penanggulangan HIV/AIDS sudah terintegrasi dalam MDGs, termasuk dinas kesehatan dalam bagian pencegahan, penanggulangan dan pengobatan, karena itu kepala daerah dapat menganggarkan di APBD sebesar 10 persen untuk kesehatan," katanya di Medan, Jumat.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta dinkes di daerah meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pencapaian MDGs. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk fokus meningkatkan persentase pemberian ASI ekslusif dan menanggulangi penularan AIDS.

Ia mengatakan angka kasus HIV/AIDS dewasa ini cenderung terus mengalami peningkatan, termasuk di Sumatera Utara, karena itu ia berharap semua pihak untuk terus meningkatkan dan menggalakkan upaya preventif promotif agar jangan berperilaku yang berisiko.

"Para pemangku kebijakan terkait harus meningkatkan kerja sama penanganan persoalan AIDS di Sumut. Di Sumut sampai sekarang baru ada 17 kabupaten/kota yang memiliki pelayanan HIV/AIDS, ke depan kalau bisa ini harus ditambah lagi dan tentunya harus mengalokasikan anggaran untuk itu," katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga membahas berbagai angka indikator kesehatan di Sumut dan ia secara khusus mengingatkan beberapa indikator yang dianggap perlu mendapat perhatian, di antaranya persentase pemberian ASI eksklusif.

"Pemberian ASI ekskulusif harus mencapai 100 persen atau paling tidak sudah mencapai 80 persen," katanya

Sementara itu, Project Manajer Proyek Global Fund Dinas Kesehatan Sumut Andi Ilham Lubis menyampaikan gambaran kasus HIV/AIDS di provinsi itu terus meningkat dari tahun ke tahun.

Bahkan melalui data yang diperoleh Dinas Kesehatan Sumatera Utara sejak tahun 1994 hingga Maret 2013, jumlah pengidap AIDS mencapai 2.580 orang dan jumlah penderita HIV (+) mencapai 1.417 orang, sehingga total penderita ada sebanyak 3997.

Sampai saat ini kasus HIV/AIDS di Sumut masih cenderung mengalami peningkatan, bahkan sampai Maret 2013, pihaknya menemukan sebanyak 600 kasus di Sumut, namun peningkatan tersebut dikatakan bukan karena tidak adanya penanganan dari pihak Dinkes Sumut.

"Meningkatnya kasus ini bukan karena tidak ada penanganan dari kami. Bahkan sampai saat ini, kami terus berupaya untuk menemukan kasusnya, karena penyakit ini perjalanannya lama sehingga orang-orang HIV itu harus segera di temukan untuk menjalani konseling," katanya. (*)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

IMI minta ada layanan kesehatan maritim

Jakarta (ANTARA News) -  Indonesia Maritime Institue (IMI) minta pemerintah menyiapkan infrastruktur pelayanan kesehatan kemaritiman, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia miliki kekhasaan tersendiri seperti pola sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakatnya berkaitan dengan laut.

"Salah satu aspek yang jarang didiskusikan adalah karakter penyakit di sebuah kepulauan serta penanganan kesehatan para pelaut yang bekerja di kapal. Belum lagi kesehatan dalam hal penyelaman, sehingga membutuhkan penanganan kesehatan yang spesifik," kata Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Menurut Paonganan, masalah kesehatan di sebuah negara kepulauan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius, sedangkan ilmu kedokteran yang berkembang saat ini masih sangat terbatas memperdalam tentang kedokteran maritim, khususnya di Indonesia.

"Indonesia Maritime Institute (IMI) mendorong adanya upaya pemerintah dan perguruan tinggi untuk membuat jurusan khusus kedokteran maritim di fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia, sehingga nuansa kemaritiman ini benar benar bisa terimplementasikan dalan segala aspek kehidupan yang terintegrasi di dalamnya," katanya.

Dokter Maritim, kata Paonganan yang akrab disapa Ongen itu, akan sangat bermanfaat bagi keselamatan jiwa, baik itu untuk masyarakat di pulau-pulau kecil, pelayaran, maupun olah raga maritim.

"Dengan adanya dokter maritim, maka semakin menunjukkan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara maritim terbesar," tandasnya.

(*)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Jokowi minta sistem rujukan KJS diperbaiki

Ilustrasi - Sistem Rujukan Online KJS Seorang pasien rawat inap menunjukan surat rujukan khusus pemegang kartu jakarta sehat (KJS) di RSUD Tarakan. (FOTO ANTARA/Zabur Karuru) ()

Sistem rujukan KJS ini memang harus kita evaluasi secara berkala...

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta sistem rujukan bagi pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) diperbaiki untuk pelayanan ke depan.

"Puskesmas merupakan pintu gerbang dalam sistem rujukan KJS. Jadi harus dapat memberikan rujukan yang tepat kepada semua pasien KJS," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Jokowi, sistem rujukan sebaiknya terdiri dari tiga tahapan, yaitu mulai dari puskesmas, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) hingga rumah sakit swasta.

"Sistem rujukan harus dirancang secara bertahap karena tidak semua penyakit bisa disembuhkan di puskesmas, sehingga harus dirujuk ke RSUD. Kalau masih tidak bisa ditangani juga, dirujuk ke swasta," ujar Jokowi.

Begitu juga sebaliknya, sambung Jokowi, sistem rujukan tersebut harus diperbaiki sedemikian rupa, sehingga pasien yang bisa ditangani di puskesmas tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit.

Setelah sistem rujukan itu diterapkan, Jokowi menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan mengevaluasi sistem tersebut secara rutin.

"Sistem rujukan KJS ini memang harus kita evaluasi secara berkala, sehingga kalau ada puskesmas memberikan rujukan yang tidak tepat, kita bisa mengetahuinya dan segera kita ambil tindakan," tutur Jokowi.

Dengan perbaikan sistem rujukan, Jokowi menambahkan, rumah sakit dapat menolak pasien tanpa rujukan dari puskesmas, kecuali jika pasien tersebut dalam keadaan gawat darurat, misalnya sakit parah atau mengalami kecelakaan.

(R027)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Jokowi minta semua rumah sakit bergabung dalam 119

Kita meminta agar semua rumah sakit masuk ke dalam sistem tersebut. Kalau tidak mau, maka akan kita paksa. Ini demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat."

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh rumah sakit di Jakarta bergabung dalam sistem nomor layanan kesehatan 119.

"Sistem ini memang masih baru, jadi belum berfungsi secara maksimal. Tapi saya ingin agar nantinya semua rumah sakit bergabung dalam sistem ini," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Jokowi mengungkapkan sistem layanan kesehatan tersebut belum berfungsi dengan maksimal karena masih banyak rumah sakit yang belum bergabung.

"Masih banyak yang harus diperbaiki dalam sistem layanan kesehatan tersebut. Informasi dari 119 itu juga harus ditambah dan diperbanyak," ungkap Jokowi.

Oleh karena itu, sambung Jokowi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghimbau agar semua rumah sakit di ibukota terhubung dengan nomor layanan tersebut.

"Kita meminta agar semua rumah sakit masuk ke dalam sistem tersebut. Kalau tidak mau, maka akan kita paksa. Ini demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," tutur Jokowi.

Seperti diketahui, 119 merupakan layanan yang diluncurkan oleh Pemprov DKI, yakni berupa sistem yang terintegrasi antar rumah sakit di Jakarta untuk mengetahui ketersediaan fasilitas, seperti ruang rawat inap dan lainnya di suatu rumah sakit.

Masyarakat dapat menyampaikan segala keluhan kesehatan atau meminta layanan kesehatan cukup dengan menghubungi nomor tersebut. (R027)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung