Sejumlah RS mundur dari program KJS

 Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (ANTARA /Rafiudddin Abdul Rahman)

Ada sebelas RS yang mengundurkan diri dari program ini. Mereka menyatakan sudah tidak sanggup lagi melayani jumlah pasien yang terus bertambah tiap bulan,"

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah rumah sakit (RS) mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada November 2012 lalu.

"Ada sebelas RS yang mengundurkan diri dari program ini. Mereka menyatakan sudah tidak sanggup lagi melayani jumlah pasien yang terus bertambah tiap bulan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Basuki, selanjutnya Pemprov DKI akan mengevaluasi sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG) yang selama ini diterapkan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).

"Selain itu, premi kesehatan KJS sebesar Rp23.000 per orang tiap bulan juga akan kita evaluasi lagi. Karena angka ini lebih besar dibandingkan hitungan premi BPJS sebesar Rp22.800 dan juga pemerintah pusat sebesar Rp15.700," ujar Basuki.

Selama ini, Basuki mengaku masih bimbang ketika menetapkan premi sebesar Rp23.000 per orang tiap bulan. Secara pribadi, Basuki menilai seharusnya premi kesehatan untuk masyarakat ibukota adalah Rp50.000 per orang tiap bulan.

"Kita akan panggil dan evaluasi semua pihak yang terlibat dalam sistem INA CBG dan penetapan angka premi. Kita tidak ingin BPJS Kesehatan Indonesia tidak berjalan akibat premi sebesar Rp23.000 itu," tutur Basuki.

Oleh karena itu, Basuki meminta seluruh pihak RS yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak tergesa-gesa mengundurkan diri dari program KJS karena masih dilakukan evaluasi dan penghitungan ulang.

"Kita minta supaya RS tidak langsung memutuskan kerja sama dengan Pemprov DKI dan menyatakan mundur dari program KJS. Proses evaluasi ini kemungkinan akan memakan waktu sekitar dua bulan. Jadi, mohon bersabar dulu," tambah Basuki.

(R027/Z002)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

BPK: program Jamkesmas miliki sejumlah kelemahan

 

Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dari 66 rumah sakit yang diperiksa, hanya satu RSUD yang telah efektif dalam mengelola pelayanan obat pada instalasi farmasi,"

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di 33 provinsi seluruh Indonesia.

"BPK menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan," ujar Ketua BPK RI Hadi Poernomo di Jakarta, Selasa.

Hadi mengatakan, kelemahan tersebut antara lain belum adanya database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tidak dilakukan dengan baik serta adanya perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.

Kemudian, ia melanjutkan, terdapat risiko masyarakat miskin belum memperoleh pelayanan kesehatan gratis karena tidak tercakup dalam program Jamkesmas dan Jamkesda.

"Selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas yang belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jamkesmas pada 2010 dan 2011," ujarnya.

Menurut dia, kelemahan tersebut dapat menganggu tujuan program Jamkesmas dan Jamkesda untuk memenuhi hak masyarakat miskin yang tidak mampu, sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 H dan UU nomor 23 Tahun 1992.

Sementara, hasil pemeriksaan BPK terkait pelayanan kesehatan masyarakat pada beberapa rumah sakit milik pemerintah juga menemukan adanya ketidakefisienan dalam hal perbekalan farmasi dan standar pelayanan.

"Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dari 66 rumah sakit yang diperiksa, hanya satu RSUD yang telah efektif dalam mengelola pelayanan obat pada instalasi farmasi," kata Hadi.

Hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi yang tidak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi yang belum memenuhi tujuan setiap tahapan.

"Selain itu, masih ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan yang tidak sesuai standar sehingga pelayanan tidak optimal," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau sehingga rumah sakit umum harus berbenah untuk meningkatkan pelayanan dengan lebih efektif.

"Dengan demikian, sudah semestinya tidak ada masyarakat yang tidak dapat dilayani dengan baik oleh rumah sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah," ujar Hadi.

Saat ini, berdasarkan data 2012, pemerintah telah memiliki sebanyak 627 unit rumah sakit di seluruh Indonesia. (S034/Z002)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung