Gubernur DKI: jangan ganggu program kesehatan rakyat

 Program Kartu Jakarta. Sehat Pasien menunggu antrian ketika memeriksa kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta, Kamis (23/5). Pemprov DKI Jakarta memastikan sebanyak 14 rumah sakit batal mengundurkan diri dari Program Jakarta Sehat (KJS), dan hanya dua rumah sakit yang resmi keluar dari program KJS. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memintan semua pihak untuk bersama-sama memastikan program jaminan kesehatan masyarakat di ibukota dapat berjalan dengan baik dan membicarakannya bila ada masalah.

"Kesehatan kan hak rakyat kemudian ada yang ganggu-ganggu , kan ganggu-ganggu itu namanya ngomong lah, diajak bicara tiap menit aja kita siap tiap jam kita buka kok," kata Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin, usai melepas keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke luar negeri.

Ia menambahkan jaminan kesehatan masyarakat hendaknya menjadi perhatian utama termasuk bila ada usulan perbaikan dibicarakan secara bersama-sama untuk menemukan solusi yang tepat.

Gubernur DKI mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penghitungan premi jaminan kesehatan. Secara nasional, katanya jumlah premi mencapai Rp15.000 sementara di DKI Jakarta sudah Rp23.000.

"Belum , masih mengitung kalkulasi, nasional saja Rp15.000 kita sudah Rp23.000 kok, berarti sudah tinggi kalau ada persoalan-persoalan kan hanya teknis lapangan jasa medisnya, khususnya pada operasi tertentu , dikomunikasikan lah dibicarakan, gak usah mundur," paparnya.

Dalam kesempatan itu, ketika ditanya ada rencana DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi, Gubernur DKI mengatakan pihaknya siap menjelaskan mengenai masalah jaminan kesehatan warga ibukota dan adanya beberapa rumah sakit yang mundur dari program itu.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Wajar 16 rumah sakit mundur dari program KJS

Jakarta (ANTARA News) - Mundurnya 16 rumah sakit di Jakarta dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai wajar oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf.

Dia mengemukakan berdasarkan UU Rumah Sakit setiap rumah sakit berhak untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dan juga mendapatkan imbalan jasa atas pelayanan yang diberikannya.

"Dan sebagai rumah sakit swasta, sangat wajar apabila mereka memikirkan mengenai keuntungan, walaupun tidak boleh melupakan fungsi sosialnya dengan memberikan fasilitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu," kata Nova Riyanti di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Dia mengemukakan  tidak bijak jika ada pihak yang  langsung menyalahkan 16 rumah sakit tersebut.

"Dan menuding mereka hanya berpikir untung belaka," kata politisi Partai Demokrat itu.

KJS, katanya, sering disebut sebagai miniatur dari pelaksanaan jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2014.

"Kekuatan dan kelemahan dari program KJS kurang-lebih merupakan gambaran dari kekuatan dan kelemahan dari program BPJS Kesehatan mendatang," kata dia.

Nova Riyanti mengharapkan setiap permasalahan yang timbul dari program KJS dikaji secara seksama agar   menjadi bahan pembelajaran menuju beroperasinya BPJS Kesehatan.

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Sejumlah RS mundur dari program KJS

 Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (ANTARA /Rafiudddin Abdul Rahman)

Ada sebelas RS yang mengundurkan diri dari program ini. Mereka menyatakan sudah tidak sanggup lagi melayani jumlah pasien yang terus bertambah tiap bulan,"

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah rumah sakit (RS) mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada November 2012 lalu.

"Ada sebelas RS yang mengundurkan diri dari program ini. Mereka menyatakan sudah tidak sanggup lagi melayani jumlah pasien yang terus bertambah tiap bulan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Basuki, selanjutnya Pemprov DKI akan mengevaluasi sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG) yang selama ini diterapkan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).

"Selain itu, premi kesehatan KJS sebesar Rp23.000 per orang tiap bulan juga akan kita evaluasi lagi. Karena angka ini lebih besar dibandingkan hitungan premi BPJS sebesar Rp22.800 dan juga pemerintah pusat sebesar Rp15.700," ujar Basuki.

Selama ini, Basuki mengaku masih bimbang ketika menetapkan premi sebesar Rp23.000 per orang tiap bulan. Secara pribadi, Basuki menilai seharusnya premi kesehatan untuk masyarakat ibukota adalah Rp50.000 per orang tiap bulan.

"Kita akan panggil dan evaluasi semua pihak yang terlibat dalam sistem INA CBG dan penetapan angka premi. Kita tidak ingin BPJS Kesehatan Indonesia tidak berjalan akibat premi sebesar Rp23.000 itu," tutur Basuki.

Oleh karena itu, Basuki meminta seluruh pihak RS yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak tergesa-gesa mengundurkan diri dari program KJS karena masih dilakukan evaluasi dan penghitungan ulang.

"Kita minta supaya RS tidak langsung memutuskan kerja sama dengan Pemprov DKI dan menyatakan mundur dari program KJS. Proses evaluasi ini kemungkinan akan memakan waktu sekitar dua bulan. Jadi, mohon bersabar dulu," tambah Basuki.

(R027/Z002)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Anggota DPR soroti 16 RS mundur dari program KJS

 Anggota DPR Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah Djatiutomo (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Untuk 16 Rumah Sakit yang menolak penyelenggaraan KJS, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Rumah Sakit. Kemenkes harus cepat meresponnya,"

Jakarta (ANTARA News) - Mundurnya 16 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS), harus segera direspon dengan cepat oleh Kementerian Kesehatan.  "Untuk 16 Rumah Sakit yang menolak penyelenggaraan KJS, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Rumah Sakit. Kemenkes harus cepat meresponnya," kata anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatullah di Jakarta, Minggu.

Dirinya akan mencari tahu sebab dari mundurnya 16 rumah sakit tersebut dari program KJS. "Saya pribadi akan meneliti lebih lanjut alasan penolakan oleh 16 Rumah Sakit tersebut," kata Poempida.

Menurut dia, program KJS tidak hanya dari basis biaya iuran per kapitasi saja, namun juga, paket biaya pelayanan kesehatan yang harus di-cover dalam program tersebut. "Karena jelas berbagai biaya di Jakarta tidak mungkin dapat disamakan dengan standar di luar Jakarta," sebut politisi Golkar itu.

Selain itu, dalam konteks memperbaiki pelayanan kesehatan, jangan terjadi pelayanan kesehatan yang asal-asalan dikarenakan paket biaya pelayanan kesehatan yang masih rendah tadi. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera mengatur standar pelayanan minimal yang harus dicapai oleh rumah sakit, puskesmas, klinik sampai praktek dokter.

"Standar Pelayanan Minimal harus jelas termaktub dalam suatu Peraturan Pemerintah yang merupakan amanat UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," ujar Poempida.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal, akan mudah mengukur paket biaya pelayanan kesehatan yang mumpuni sebagai persiapan implementasi BPJS Kesehatan di awal tahun 2014 mendatang.

"Dengan PP tersebut, 'rewards' dan 'punishment' dalam konteks pengawasan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan sesuai standar yang diinginkan," kata Poempida.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © 2013

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Menkes: Indonesia Butuh Banyak Kader Penerus Program Imunisasi

Menteri Kesehatan RI, dr Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH. (Foto: Ajeng/detikHealth)Jakarta, Imunisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyakit. Semua anak berhak mendapatkan pelayanan ini, tanpa diskriminasi dan membeda-bedakan. Karena jika tidak diimunisasi, banyak efek buruk yang bisa terjadi.

"Imunisasi terbukti sangat efektif untuk menurunkan angka kematian anak, angka kecacatan, dan penyakit lain," ujar Menteri Kesehatan RI, dr Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, dalam acara seminar 'Imunisasi Melindungi Anak Indonesia dari Wabah Penyakit, Kecacatan, dan Kematian' yang diselenggarakan di Gedung Prof. dr. Sujudi, Kementerian Kesehatan, Jl Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (27/4/2013).

Acara yang diselenggarakan dalam rangka puncak acara Pekan Imunisasi Dunia 2013 ini mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk memahami pentingnya imunisasi agar tidak ragu lagi untuk melakukan imunisasi.

Diakui oleh Menteri Kesehatan, kader-kader di Indonesia saat ini sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan imunisasi, khususnya pada anak-anak.

Namun, sebagian besar kader ini merupakan anggota lama yang sudah tidak muda lagi. Sehingga, dr Nafsiah menghimbau dan mengajak generasi muda untuk mau peduli terhadap pelayanan kesehatan.

"Program imunisasi sudah berjalan selama bertahun-tahun, begitu juga ke depannya. Indonesia butuh lebih banyak penerus, agar program ini bisa berjalan dengan berkesinambungan," ujar dr Nafsiah.

Angka kematian bayi pada tahun 1997 adalah 46 per 1000 kelahiran, sedangkan pada tahun 2012 setelah diadakan program imunisasi, angka kematian bayi menurun hingga 32 per 1000.

Adanya perubahan ini membuat masyarakat berbagai generasi diharapkan mau memberi perhatian lebih banyak agar program imunisasi tidak berhenti.

Sumber Detik

Alat Kesehatan Bandung

BPK: program Jamkesmas miliki sejumlah kelemahan

 

Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dari 66 rumah sakit yang diperiksa, hanya satu RSUD yang telah efektif dalam mengelola pelayanan obat pada instalasi farmasi,"

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di 33 provinsi seluruh Indonesia.

"BPK menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan," ujar Ketua BPK RI Hadi Poernomo di Jakarta, Selasa.

Hadi mengatakan, kelemahan tersebut antara lain belum adanya database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tidak dilakukan dengan baik serta adanya perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.

Kemudian, ia melanjutkan, terdapat risiko masyarakat miskin belum memperoleh pelayanan kesehatan gratis karena tidak tercakup dalam program Jamkesmas dan Jamkesda.

"Selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas yang belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jamkesmas pada 2010 dan 2011," ujarnya.

Menurut dia, kelemahan tersebut dapat menganggu tujuan program Jamkesmas dan Jamkesda untuk memenuhi hak masyarakat miskin yang tidak mampu, sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 28 H dan UU nomor 23 Tahun 1992.

Sementara, hasil pemeriksaan BPK terkait pelayanan kesehatan masyarakat pada beberapa rumah sakit milik pemerintah juga menemukan adanya ketidakefisienan dalam hal perbekalan farmasi dan standar pelayanan.

"Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dari 66 rumah sakit yang diperiksa, hanya satu RSUD yang telah efektif dalam mengelola pelayanan obat pada instalasi farmasi," kata Hadi.

Hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi yang tidak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi yang belum memenuhi tujuan setiap tahapan.

"Selain itu, masih ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan yang tidak sesuai standar sehingga pelayanan tidak optimal," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau sehingga rumah sakit umum harus berbenah untuk meningkatkan pelayanan dengan lebih efektif.

"Dengan demikian, sudah semestinya tidak ada masyarakat yang tidak dapat dilayani dengan baik oleh rumah sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah," ujar Hadi.

Saat ini, berdasarkan data 2012, pemerintah telah memiliki sebanyak 627 unit rumah sakit di seluruh Indonesia. (S034/Z002)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Program bayi tabung Indonesia sudah maju pesat

 Dari jutaan sel sperma yang terdapat, hanya satu yang benar-benar mampu menembus sel telur manusia, berlanjut pada pembuahan. Satu sel sperma itu harus benar-benar cepat, kuat, dan berkualitas tinggi agar mampu menembus sel telur. (sciencephoto)

... melihat sel sperma dengan pembesaran hingga 6.000 kali, jadi bisa melihat apakah ada kerusakan atau tidak... "

Jakarta (ANTARA News) - Program bayi tabung (in vitro fertilization/IVF) di Indonesia kini sudah mengalami kemajuan pesat dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan program IVF dari luar negeri.  "Beberapa klinik IVF di Jakarta bahkan sudah memiliki teknik dan pemeriksaan laboratorium terbaru yang mampu melihat sel sperma dengan pembesaran hingga 6.000 kali, jadi bisa melihat apakah ada kerusakan atau tidak," jelas Sekretaris Jenderal Perkumpulan Fertilisasi In Vitro Indonesia (Perfitri), dr Budi Wiwengko, Sp OGTeknologi terkini itu, katanya, mampu menurunkan risiko kegagalan bayi tabung, terlebih saat memilih sel telur dan sel sperma unggul. Tehnik menyuntikkan satu sel sperma ke dalam sel telur untuk menciptakan pembuahan, juga sudah bisa dilakukan di klinik IVF di Indonesia. Tehnik penyuntikan sperma ini dilakukan supaya tidak mengganggu materi sel telur. Tehnik ini, katanya, salah satu cara yang membuat program IVF di Indonesia memiliki tingkat keberhasilan tinggi, yaitu 40 persen, serupa dengan tingkat keberhasilan di luar negeri.  Tidak hanya peralatan dan laboraturium, namuan kualitas tenaga medis di Indonesia dikatakan Iko tidak kalah, bahkan beberapa dokter memiliki kemampuan melebihi dokter di luar negeri.  "Namun saya harus akui bahwa jumlah klinik bayi tabung di Indonesia memang masih sedikit, yaitu 26 klinik di 11 kota besar," tutur kata dia. "Selain itu, keinginan pasien terkadang berbenturan dengan regulasi, seperti ingin melakukan surrogate atau ibu pengganti, donor sperma dan donor telur," kata dia. Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2013

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Program sanitasi ampuh menekan diare

 Ilustrasi (blogspot.com)

Laob, NTT (ANTARA News) - Gerakan sanitasi lingkungan ternyata cukup ampuh menekan tingkat penderita diare, setidaknya ini terjadi di Desa Laob, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.Sejak menjalankan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bersama Plan Indonesia pada 2011, desa ini berhasil menekan angka penderita diare. Warga diminta melaksanakan lima pilar kebersihan dan kesehatan, yaitu berhenti buang air besar sembarangan, cuci tangan memakai sabun, mengelola air minum di tingkat rumah tangga, mengelola sampah rumah tangga, dan mengelola limbah cair.Sebelum ini, desa ini kerap diserang penyakit yang penularannya berkaitan dengan kesehatan lingkungan seperti diare, malaria, dan demam berdarah."Dulu diare, malaria, demam berdarah, langganan di sini," tutur Benyamin Mauboi (53), warga desa Laob.Ia mengisahkan sekitar tahun 2007 lalu, desanya pernah terkena wabah diare yang menelan korban jiwa beberapa warga, sedangkan Kepala Puskemas Polen Karolus Niron menyebut ada 500 kasus diare tercatat di desa itu pada 2010.Tahun 2011, setelah program sanitasi berjalan, jumlah kasus diare menurun hingga 254 kasus. Karolus mengatakan, kini setiap rumah di desa itu sudah memiliki jamban dan dia berencana melakukan penyuluhan pemanfaatan dan pemicuan peningkatan kualitas jamban.Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 2013

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung