Wamenkes nyatakan Pasar Cipanas layak jadi percontohan

 Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti (FOTO ANTARA)

Program yang ada di Pasar Cipanas ini, patut menjadi contoh bagi pasar sehat lainnya di Indonesia. Pasar sehat itu dibentuk atas kerjasama lintas sektor antara dengan Palang Merah Indonesia (PMI), United States Agency for International Development (U

Cianjur (ANTARA News) - Wakil Menteri Kesehatan Prof Dr Ali Ghufron Mukti, menyatakan Pasar Cipanas, Cianjur, Jabar, layak menjadi percontohan pasar sehat di Indonesia.

Ghufron saat mengunjungi Pasar Cipanas, Rabu, mengatakan pasar tersebut layak dijadikan percontohan pasar sehat di Indonesia setelah meliht program yang ada.

Dia mengevaluasi program yang ada di pasar tersebut, didampingi Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

"Program yang ada di Pasar Cipanas ini, patut menjadi contoh bagi pasar sehat lainnya di Indonesia. Pasar sehat itu dibentuk atas kerjasama lintas sektor antara dengan Palang Merah Indonesia (PMI), United States Agency for International Development (USAID) dan pemerintah Cianjur," katanya.

Dia menilai dengan kerjasama lintas sektor, dapat menjadikan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi, namun kebersihan dan kesehatannya baik pedagang, barang yang didagangkan dan pengunjungnya dapat terjaga.

Pasar merupakan satu di antara sekian tempat yang memiliki resiko yang cukup tinggi dalam menularkan penyakit berbahaya. Sedperti kasus flu burung di mana pasar menjual hewan-hewan yang bisa menularkan penyakit tersebut, ujarnya.

Sementara itu, Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh, berencana akan memaksimalkan fungsi dan peran Pasar Cipanas sebagai pasar induk di Kecamatan Cipanas.

Pasar Cipanas masih butuh rehabilitasi karena belum berfungsinya Terminal Cipanas sehingga menyebabkan kemacetan di depan pasar. Semuanya akan dilakukan bertahap karena anggarannya terbatas, katanya.

Dia menambahkan, jika terminal selesai direhabilitasi pasar harus selesai direhabilitasi. Pihaknya berencana melakukan rehabilitasi keduanya pada tahun ini.

"Program pasar sehat ini akan dilakukan di pasar induk lainnya di Cianjur karena Pasar Cipanas sebagai pasar sehat percontohan telah berhasil. Pasar Cipanas dianggap sehat dari pasar lain," tandasnya.
(KR-FKR/Y003)

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung

Wamenkes: fasilitas kesehatan SJSN akan lebih siap

 Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. (ANTARA/M Agung Rajasa)

Saya yakin untuk tingkat nasional akan lebih siap

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Ali Ghufron Mukti mengatakan fasilitas kesehatan (faskes) nasional untuk pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan lebih siap bila dibandingkan program DKI Jakarta yang menerapkan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Belajar dari kasus di DKI yang layanan primernya kurang siap untuk KJS, saya yakin untuk tingkat nasional akan lebih siap," kata Wamenkes Ali Ghufron Mukti di Jakarta, Rabu.

Wamenkes mengatakan saat ini pemerintah sedang mengembangkan dan membangun infrastruktur layanan kesehatan primer untuk penerapan SJSN mulai 1 Januari 2014. Namun, dia mengaku pembangunan dan pengembangan itu memerlukan waktu.

Menurut Wamenkes, dalam penerapan SJSN puskesmas, rumah sakit dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya akan dibagi menjadi tiga, yaitu layanan primer, sekunder dan tersier.

"Fasilitas layanan kesehatan primer yang menjadi ujung tombak SJSN akan diperbanyak, salah satunya melalui pengembangan rumah sakit pratama," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan masih cukup banyak yang harus disiapkan dalam penerapan SJSN diantaranya adalah aturan-aturan pendukung misalnya aturan tentang pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan.

"Karena ujung tombak SJSN adalah layanan kesehatan primer, maka pemerintah juga harus memikirkan untuk memperbanyak dokter pelayanan primer. Karena itu perlu didukung undang-undang pendidikan kedokteran untuk menyiapkan lima ribu hingga tujuh ribu dokter layanan primer," katanya.

Wamenkes mengatakan beberapa aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah disiapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

"Masih ada aturan lain yang harus disiapkan. PP dan Perpres itu dibuat karena ada desakan dari DPR sehingga hal-hal yang belum disepakati terpaksa dikeluarkan untuk diatur dalam aturan lain," tuturnya. 

Sumber Antara

Alat Laboratorium Bandung